Presiden SBY Ajak Masyarakat Menghargai Karya Anak Bangsa

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh masyarakat untuk mengapresiasi atau memberikan penghargaan pada karya anak bangsa yang membanggakan. Hal itu disampaikan Presiden SBY  melalui akun pribadinya di Twitter, @SBYudhoyono, Jumat (19/4).

"Banyak karya anak bangsa yang membanggakan. Termasuk ekonomi kreatif. Saatnya kita memberikan penghargaan," kata Presiden SBY diTwitter.
Khusus karya musik atau lagu, kata Presiden SBY, mari pula kita hormati. Diantaranya dengan menghentikan pembajakan lagu.

"Kasihan para musisi dan penyanyi kita," Presiden SBY mengingatkan.
Presiden SBY memang menaruh perhatian besar terhadap karya anak bangsa. Terhadap karya musik, Presiden  SBY melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 telah menetapkan setiap 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional.

Pembajakan musik memang menjadi bencana bagi perkembangan musik Indonesia. Kerugian material maupun non material akibat pembajakan sangat besar. Termasuk pembajakan musik secara digital.
Toto Widjojo, salah satu pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), mengatakan, bila  diambil kerugian minimalnya, nilai kerugian yang ditimbulkan pembajakan musik secara digital bisa sebesar Rp2 triliun setiap tahunnya.

"Hitung-hitungannya begini. Bila di setiap website itu rata-rata diunduh sekitar 6 juta lagu ilegal per hari dan satu lagu dihargai Rp1.000, maka kerugian material yang diakibatkan mencapai Rp6 miliar per hari. "Dan, itu hanya dari satu website," kata Toto.

Hasil kalkulasi Abraham Won Yong Jo, seorang pelaku industri musik digital, juga tak jauh berbeda. Menurut CEO PT Melon Indonesia ini, Indonesia kehilangan uang sebanyak Rp600 miliar per tahun gara-gara website musik ilegal. Asumsi dia adalah sebagai berikut. Pertama, 20 website ilegal paling top memiliki 10 juta pengunjung (unique visitor) tiap bulannya. Kedua, setiap pengunjung itu mengunduh 10 lagu tiap bulannya di website ilegal itu. Ketiga, harga mengunduh satu lagu Rp500.

Jadi, dengan 10 juta pengujung dikali 10 lagu terdapat 100 juta lagu bajakan secara digital setiap bulannya. Bila 100 juta lagu itu dikali dengan harga Rp500 per unduhan, maka ada nilai Rp50 miliar per bulan atau Rp600 miliar per tahun yang tidak bisa diperoleh para musisi Indonesia. (wartaekonomi/didik)
#sumber : demokrat.or.id

Indonesia Harus Siap Memasuki Komunitas Ekonomi ASEAN 2015

Jakarta: Membangun dan memelihara masa depan Indonesia adalah penting, terutama dalam mempersiapkan diri menuju Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015. Indonesia, tidak bisa tidak, harus siap.

"Kesiapan Indonesia masuk ASEAN Economic Community menjadi penting. Ini merupakan dua tahun terakhir menuju ke sana," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Indonesian Young Leaders Forum 2013 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4) pagi. Forum ini diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Presiden setuju dengan Hipmi yang mengingatkan agar semua komponen bangsa benar-benar mengetahui perekonomian global sungguh berubah.
"Satu-satunya opsi bagi Indonesia adalah Indonesia harus siap," SBY menegaskan.
Menurut Presiden SBY, peran Indonesia di dunia dan ASEAN, sangat penting. ASEAN dan Asia Timur menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi global.

"Saya lebih memilih senang menyebut ASEAN Community ketimbang ASEAN Union. Kita harus bisa mempertahankan karakter yang memberikan keuntungan bagi seluruh anggota ASEAN," Presiden SBY menjelaskan.

Indonesia akan memanfaatkan penyatuan komunitas tersebut untuk kepentingan nasional, misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan berbagai kepentingan lainnya.
Resesi perekonomian global masih belum pulih. Dalam konteks ini, SBY melihat ekonomi di Asia Timur tetap terjaga dan beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya Tiongkok dan Indonesia.

"Bagaimana pun ekonomi ASEAN dan Indonesia harus kita jaga," SBY menegaskan. (webpresiden/dik)
#source from : http://demokrat.or.id

Presiden Minta Hipmi Undang Para Capres

Jakarta: Presiden meminta Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengundang para calon presiden (capres) Indonesia pada forum-forum pengusaha, seperti Indonesian Young Leaders Forum 2013.

"Kehadiran para capres di ajang Indonesia Young Leaders Forum sangat diperlukan untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan kalangan pengusaha nasional," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan kuliah umum pada Indonesian Young Leaders Forum 2013 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4) pagi.

Indonesian Young Leaders Forum diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Forum ini merupakan ajang pertemuan dan diskusi kalangan pemimpin muda Indonesia. Mereka membahas berbagai persoalan bangsa dengan mengedepankan aspek-aspek ekonomi

"Jika ada dari beliau-beliau (para capres) ini memimpin Indonesia nanti maka kebijakan dan strategi yang diambil bisa lebih tepat karena sudah mendengar apa yang diinginkan rakyat, terutama pengusaha-pengusaha muda," Presiden SBY menambahkn.

SBY kemudian mengutip salah satu majalah di Indonesia, yang mendata ada sekitar 36 calon presiden yang potensial pada 2014 nanti.(webpresiden/dik)

Empat Pilar Indonesia untuk Sambut Komunitas Ekonomi ASEAN

Jakarta: Indonesia menetapkan empat pilar yang akan diterapkan dalam menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Pertama, menjadikan Indonesia sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi di kawasan ASEAN.

"Oleh karena itu, sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur, harus memadai," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain kuliah umumnya pada Indonesia Young Leaders Forum 2013 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4) pagi. Forum ini diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Pilar kedua, Indonesia harus memiliki daya saing secara ekonomi.

Ketiga, lanjut Presiden SBY, ketimpangan ekonomi antarnegara ASEAN tidak terlalu jauh.

"Kondisi itu bertujuan agar integrasi ekonomi tersebut tidak saling merugikan antarnegara," SBY menjelaskan.

Pilar keempat adalah integrasi komunitas ASEAN tidak hanya kuat di internal, tetapi juga dapat terintegrasi di kawasan global.

"Pertanyaannya, apakah ASEAN siap? Apakah Indonesia siap? Ini yang harus kita jawab ke depannya," ujar Presiden SBY. (webpresiden/dik)

Letakkan Kepentingan Politik di Bawah Kepentingan Nasional

Jakarta: Memasuki tahun politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari elite politik sampai pengusaha, menjaga stabilitas politik. Di satu sisi, kita harus jaga perekonomian kita, di sisi lain politik dalam negeri juga harus dikelola.

"Memasuki tahun politik, semua harus meletakkan kepentingan politik di bawah kepentingan nasional. Ini berlaku bagi teman-teman saya di ruangan ini maupun di luar ruangan ini," kata Presiden SBY pada bagian lain kuliah umumnya pada Indonesia Young Leaders Forum 2013, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4) siang.

"Jika politik tidak stabil baik tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi, maka perangkat undang-undang yang mendukung ASEAN 2015 dan aturan pendukung ekonomi bisa terhambat," Presiden menjelaskan.

Untuk itu, lanjut Presiden, baik legislatif, eksekutif, maupun pengusaha dan rakyat saling bersinergi agar stabilitas politik stabil.

Presiden SBY mengingatkan bahwa menjaga stabilitas politik sangat penting.

"Karena jika tidak, maka ketidakstabilan politik bisa menjadi penghambat laju perekonomian. Pemerintah tidak ingin ekonomi Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga," ujar SBY.

"Dan akhirnya jika politik tidak stabil maka ekonomi kita akan tertinggal dengan Singapura, Malaysia, Myanmar, Philipina, Brunei dan teman-teman kita di ASEAN lainnya," Presiden SBY mengingatkan. (webpresiden/dik)

Terpilih Aklamasi, Jacobus F Puttileihalat Pimpin Partai Demokrat Maluku

Jakarta: Jacobus F Puttileihalat yang akrab disapa "Bob" terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD-PD) Maluku. Jacobus resmi memimpin Partai Demokrat Maluku setelah sebelas DPC-PD menempuh cara mufakat dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Kantor Pusat PD, Graha Kramat 7, Jakarta Pusat, Selasa sore, 16 April 2013.

Hadir dalam Musdalub DPD-PD Maluku antara lain Wakil Ketua Umum II DPP-PD Max Sopacua, Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, Wakil Ketua Komisi Pengawas DPP-PD Suaedi Marasabessy, Pengurus DPP-PD, Pimpinan DPD-PD Maluku, serta Ketua DPC-PD se-Maluku.

Usai Jacobus terpilih, Max Sopacua segera menyerahkan pataka (bendera dengan lambang) Partai Demokrat kepada Jacobus untuk dikibarkan di seluruh Maluku.

Menanggapi terpilihnya Jacobus secara aklamasi, Wakil Ketua Umum II DPP-PD Max Sopacua menyatakan, ia terharu karena seluruh kader Partai Demokrat Maluku nmenunjukkan soliditas tinggi.

"Saya bangga, kita semua begitu menyatu," kata Max.

Sebelum Musdalub digelar, Max sempat khawatir hasilnya berlangsung panas tetapi faktnya suasananya sangat damai. Berbagai isu negatif ternyata tidak terbukti. Kader Partai Demokrat Maluku sangat solid hingga Musdalub berlangsung kondusif.

"Tidak ada kebahagiaan yang bisa saya bawa pulang selain kejadian tidak ternilai hari ini. Ini adalah starting point. Mari hilangkan persepsi buruk, curiga mencurigai. Jadikan hasil Musdalub ini sebagai kekuatan dahsyat untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat," kata Max.

Max kemudian menyampaikan falsafah agar para kader Partai Demokrat menganut paham bahwa "disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah kebanggaanku, dan kehormatan (Partai Demokrat) adalah segalanya".

Jika kader memegang teguh falsafah di atas, Max meyakini, Partai Demokrat akan memenangkan Pemilihan Gubernur Maluku dan Pemilu 2014.

Sebelumnya, Jacobus dalam pidato  pertamanya sebagai Ketua DPD-PD Maluku menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPP-PD serta kesebelas DPC-PD se-Maluku yang telah menunjukkan tingginya soliditas kader Partai Demokrat.

"Saya bangga telah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD-PD Maluku. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Maluku lebih baik.  Bangun potensi sumber daya alam dan SDM terutama di kabupaten/kota yang belum tersentuh," katanya. (didik)

From : http://www.demokrat.or.id

Fwd: Tiga Instruksi Presiden SBY Terkait Keterlambatan UN

Presiden SBY memanggil Mendikbud M Nuh terkait keterlambatan
pelaksanaan UN, di Kantor Presiden, Selasa (16/4) sore. Hadir pula
Panglima TNI dan Kapolri. (foto: abror/presidenri.go.id)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan tiga hal
terkait keterlambatan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi. Hal itu
disampaikan Presiden SBY langsung kepada publik lewat akun Twitter
@SBYudhoyono, Selasa (16/4) malam.

"Hari ini saya memanggil Mendikbud untuk mengetahui apa yang
dilakukan. Atas laporan Mendikbud, saya instruksikan 3 hal. Semuanya
untuk mengatasi keterlambatan itu, yang sebenarnya tidak perlu
terjadi," kata Presiden SBY.

Tiga instruksi Presiden SBY adalah:

"Pertama, pastikan naskah ujian sampai di 11 provinsi sebelum dimulai
UN di tempat itu. Cek sampai ke kabupaten dan kota. Bantuan angkutan
udara dengan pesawat TNI AU agar dilanjutkan. Saya sudah instruksikan
ke Panglima TNI dan Kasau. Khusus distribusi naskah UN ke 11 provinsi
ini, pengamanan bahan ujian harus dijaga. Saya sudah instruksikan ke
Kapolri," kata Presiden SBY.

Instruksi kedua, Presiden SBY memerintahkan, jangan sampai UN untuk
tingkat SMP ada yang terlambat lagi. Semua dicek kesiapannya, sejak
sekarang.

"Ketiga, saya tetap minta dilakukan pemeriksaan, mengapa ada
percetakan yang terlambat. Masalah teknis atau penyimpangan? Untuk
kelancaran UN ini, saya instruksikan Mendikbud untuk bekerja sama
dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota," kata Presiden SBY.

Presiden SBY juga menginstruksikan, dalam keadaan "darurat" ini,
Kemdikbud harus buka "posko" serta bekerja siang dan malam. Semua
wajib bertanggung jawab.

"Pemerintah meminta maaf atas keterlambatan UN ini. Terima kasih
kepada yang ikut membantu dan mengatasinya, serta masukan melalui akun
ini," kata Presiden SBY di Twitter. (didik)

Silakan Dicicipi, Nasi Goreng Tiwul Ala SBY

Cipanas, Jawa Barat: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mendemonstrasikan keahliannya memasak nasi goreng. Kali ini, berduet dengan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, SBY memasak buat duta besar dari 50 negara, dalam acara Diplomatic Gathering, di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/4) siang. Berbeda dari yang biasa kita kenal, nasi goreng ala SBY dan Ibu Ani ini dicampur tiwul.
Teras belakang Istana Cipanas disulap jadi dapur dadakan. Ada kompor gas, penggorengan dan alat memasak lain, serta sejumlah bumbu dapur. Duet koki istimewa, SBY dan Ibu Ani, sangat padu. Ibu Ani yang meracik dan mengulek bumbu, SBY yang menggoreng.
"Nanti setelah usai masa bakti, saya berencana buka rumah makan, para duta besar silakan berkunjung," kata SBY sembari menggoreng nasi di dalam wajan.
Ada satu rahasia yang dibeberkan oleh SBY agar cita rasa nasi gorengnya lebih nikmat. Adalah tiwul yang dicampurkan ke dalam nasi, sehingga nasi goreng ala SBY lebih mempunyai tekstur garing.
"Rahasia lainnya nanti, saya mau turunkan ke Agus dan Ibas dulu," ujar Presiden, bercanda, menyebut kedua putera, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas.
Tiwul adalah singkong yang dikeringkan, hingga sedikit berjamur. Tiwul dikenal sebagai makanan khas desa-desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Keringat bercucuran di wajah SBY dan Ibu Ani, akibat panas kompor. Karena dibuat khusus untuk para dubes dari berbagai negara, nasi goreng dibikin tidak pedas.
"Biasanya agak pedas karena bapak sukanya begitu," Ibu Ani menuturkan, sambil mengelap keringat.
Para dubes tampak tidak sabar untuk mencicipi nasi goreng ala SBY, banyak diantara mereka yang mendekat ke dapur sambil bertanya apakah sudah siap untuk dinikmati. Banyak diantara mereka juga bertanya apa itu tiwul. Sambil terus memasak, Presiden SBY dan Ibu Ani menjawab pertanyaan para dubes satu per satu dengan senyum dan tawa.
Begitu nasi goreng tiwul ala SBY siap saji, para dubes, menteri, bahkan wartawan penasaran ingin mencicipi.
"Silakan, silakan dicicipi. Boleh ditambah suiran ayam dan kerupuk juga," kata Ibu Ani, bak penyaji sekaligus koki profesional.
Acara Diplomatic Gathering berlangsung dalam suasana yang amat santai. Para dubes beserta keluarga terlihat amat menikmati acara pagi hingga siang. Sebelumnya usai santap pagi, para dubes diajak jalan berkeliling Istana Cipanas oleh Presiden SBY dan Ibu Ani. Mereka menikmati hutan lindung, kebun Herbalia, dan Rumah Bentol.
Setelah itu, para dubes menuju teras belakang Istana Cipanas. Pada kesempatan ini, Menlu Marty Natalegawa dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada Presiden SBY karena telah menyelenggarakan acara informal untuk para diplomat dunia.
"Acara ini sekaligus menekankan tema diplomatik Indonesia yang dicanangkan Presiden SBY, yakni Million Friends, Zero Enemy," ujar Menlu Marty.
Acara juga dimeriahkan oleh kuis bagi para dubes. Para perwakilan negara sahabat diminta beradu pengetahuan seputar Indonesia, musik, dan pengetahuan umum. Presiden SBY juga memberikan door prize kepada dubes yang bisa menebak ukuran sepatunya.
Selain dubes dari 50 negara beserta keluarga, hadir pula sejumlah menteri KIB II, seperti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Meneseneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, Menkes Nasifah Mboi, Menristek Gusti Muhammad Hatta, dan MenKop dan UKM Syarief Hasan. Ada pula Kapolri Jendral Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (webpresiden/dik)

Jero Wacik: Tahap Finalisasi, Tak Ada Perombakan Besar-besaran Pengurus PD

Jakarta : Setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tim formatur langsung ditugaskan merestrukturisasi pengurus. Namun Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik memastikan tidak ada perombakan besar-besaran pengurus Partai Demokrat.
"Sudah hampir final. Tidak ada perombakan besar-besaran, hanya satu atau dua," kata Jero Wacik kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Rapat finalisasi akan dilakukan akhir pekan ini. Banyak hal yang akan dibahas termasuk posisi baru waketum Partai Demokrat.
"Sudah hampir selesai sih. Ketua harian kan sudah ada, wakil ketua umum sedang difinalkan, sudah beres ini. Cuma kan harus mendaftarkan ke Menkum HAM, harus di notaris kan. Kan gitu, sehingga begitu rapi langsung diumumkan," terang Jero.
Sementara mengenai Daftar Caleg Sementara (DCS), persiapan Partai Demokrat sudah selesai. Tak lama lagi Partai Demokrat akan mendaftarkan DCS ke KPU.
"Kalau DCS kan sudah ada. DCS kan yang penting ketum. Ketua Umum sudah ada,(Detik/wan)

Presiden SBY Minta Usut Tuntas Lelang Soal UN

20746

Presiden SBY memanggil Mendikbud, Panglima TNI, dan Kapolri terkait
keterlambatan pelaksanaan UN, di Kantor Presiden, Selasa (16/4) sore.
(foto: laily/presidenri.go.id)

Jakarta: Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mengusut proses pelelangan soal ujian nasional (UN) untuk SMU yang
mengalami keterlambatan. Presiden juga meminta keterlambatan yang sama
tidak terjadi pada soal UN tingkat SMP.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh manyampaikan hal ini
seusai diterima Presiden SBY, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa
(16/4) sore. BersamaPanglima TNI, Kapolri, dan KSAU, M Nuh dipanggil
untuk menjelaskan keterlambatan penyelenggaraan UN tingkat SMU.

"Tadi Presiden memberikan beberapa arahan terkait pelaksanaan UN di
beberapa provinsi yang sempat tertunda," Mendikbud menjelaskan. "Yang
pertama, Presiden memerintahkan untuk melakukan investigasi," M Nuh
menambahkan.

Investigasi tersebut, lanjut M Nuh, meliputi investigasi saat proses
pelelangan barang dan jasa, investigasi kepanitiaan, dan investigasi
di percetakan.

"Kemendikbud telah membentuk tim investigasi yang dipimpin langsung
oleh Irjen Kemdikbud Haryono Umar," ujar M Nuh.

Presiden meminta Kemendikbud memastikan naskah-naskah soal yang akan
digunakan pada Kamis (18/3) besok bisa sampai tepat waktu.

"Presiden meminta TNI dan Polri untuk all out membantu ketibaan
naskah. Kemendikbud akan terus berkoordinasi dengan pihak Polri dan
TNI," ujar Mendikbud M Nuh.

Selain kedua hal tersebut, Presiden SBY juga minta UN tingkat SMP
nanti tidak terjadi pengunduran alias tepat waktu.

"Kami menyampaikan ikhtiar yang kami lakukan untuk memastikan jadwal
UN SMP ini tepat waktu dan tidak usah dipilah-pilah mana bagian timur
dan barat Indonesia. TNI dan Polri juga akan back up untuk mobilisasi
naskah," Mendikbud menegaskan.

Hingga saat ini, untuk persiapan UN SMP, M Nuh memastikan sudah berada
di tahap mobilisasi naskah ke daerah-daerah.

"Kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini,
jawabannya adalah saya," kata Mendikbud M Nuh.

Di bagian lain keterangannya, Mendikbud M Nuh mengucapkan rasa terima
kasih dan penghargaan kepada Polri dan TNI, khususnya TNI AU atas
bantuan yang diberikan. Telah disiapkan empat pesawat Hercules, satu
Foker, dan satu jenis Boeing 737. (webpresiden/dik)

Yenny Wahid Batal Gabung ke Demokrat

JAKARTA, HALUAN — Ke­tua Umum Par­tai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)  Yenny Wahid mem­ba­talkan un­tuk bergabung dengan Partai Demokrat.

Keputusan untuk membatalkan bergabung dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SB) tersebut, setelah putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu setelah meminta saran dari para kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banaten dan DKI Jakarta.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden SBY atas tawarannya ke Demokrat. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan beliau, tapi tidak pernah membicarakan posisi di struktur partai. Batal ini bukan karena tidak menjadi wakil ketua umum di partai Demokrat,” kata Yenny Wahid, di sekretariat DPN PKBIB Kalibata, Jakarta, Selasa (16/4).

Ditegaskan Yenny, dirinya batal batal bergabung ke Demokrat  bukan karena masalah posisi, karena itu bukan tujuan. Yang terpenting katanya, pengikut Gus Dur tetap memper­juangkan prinsip-prinsip nilai perjua­ngan dan cita-cita Gus Dur dalam kebangsaan, pluralisme dan kemanusiaan.

Meski batal bergabung ke Demokrat dan partai tidak ikut Pemilu 2014, Yenny Wahid tidak akan istirahat dalam kancah politik nasional.

Dia akan mendukung salah satu capres dalam Pilpres 2014 mendatang, melalui wadah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan dan dideklarasikan Gus Dur, yaitu Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara). “Melalui Gatara kita akan dukung salah satu capres dalam Pilpres 2014,” ujarnya.

Sedangkan mengenai kader PKBIB yang sudah menjadi caleg di partai lain,  Yenny Wahid mengatakan tidak masa­lah, kecuali ke PKB dan PKS, karena terkait visi, misi dan ideologi yang berbeda.

“Khusus untuk PKB, selama Gus Dur tidak dikembalikan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro melalui Muktamar PKB maka selama itu pula tak akan masuk PKB. Gus Dur dilengserkan di Muktamar Luar Biasa (MLB) Ancol, dan itulah yang mesti dikembalikan. Jadi muktamar Ancol harus dibatal­kan,” tegas Yenny.

Yenny berharap, elit PKB harus punya kesadaran untuk mengem­balikan marwah Gus Dur tersebut, walau beliau sudah meninggal.

“Sebab, kalau tidak, lalu saya bergabung dengan PKB, itu sama saja dengan mengkhianati ayah saya sendiri. Untuk itu, dalam pemilu 2014 nanti, rakyat dan warga NU yang bisa menilai apakah PKB masih layak dipilih atau tidak?” pungkasnya. (h/sam)

#Source From : http://harianhaluan.com

Konsep Pendidikan 2013 yang Tersesat

Jika berbicara pendidikan, kita tidak dapat mengenyampingkan cita-ci­ta luhur bahwa pendidikan tidak ha­nya untuk mengubah masa depan dan menjamin kebebebasan, akan tetapi pendidikan juga sebagai sebuah jalan untuk memanusiakan manusia (huma­nisasi). Konsep humanisasi ini diaju­kan oleh Ki Hajar Dewantara selaku menteri pendidikan pertama Republik Indonesia. Ki Hajar Dewan­tara berpen­dapat bahwa di dalam men­didik ada pembelajaran yang meru­pa­kan komu­nikasi eksistensi manusiawi yang oten­tik kepada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempur­na­kan. Jadi pada hakikatnya Ki Hajar Dewantara me­wacanakan bahwa pen­di­dikan bang­s­a Indonesia adalah usaha bangsa ini untuk membawa manusia keluar dari kebodohan dengan mem­buka tabir aktual transeden dari sifat alami manusia. Selain itu, Ki Hajar bercita-cita melalui pendidikan bangsa ini mampu mewujudkan keadilan sosial melalui kesetaraan derajat dan pengha­pusan sistem feodal yang kental dengan nuansa kastanisasi. Selan­jutnya mela­lui pendidikan juga diha­rap­kan setiap peserta didik mampu melakukan penguasaan diri sebab menurut beliau ini adalah esensi dari pendidikan yang memanusiakan ma­nu­sia tersebut. Apabila peserta didik telah mampu menguasai dirinya, mereka akan mam­pu menentukan sikap dengan demikian akan tumbuh sikap mandiri dan dewa­sa di dalam diri setiap peserta didik yang pada akhirnya sangat dibutuhkan untuk membangun negara Indonesia.

Konsep Pendidikan yang Tersesat

Selanjutnya bagaimana dengan konsep pendidikan Indonesia saat ini. Sekarang mari kita cermati konsep pendidikan saat ini, konsep pendidikan kekinian yang selalu datang silih berganti tersebut berusaha menyusun sebuah konsep pendidikan yang terfo­kus kepada membentuk peserta didik yang mampu diterima oleh pasar te­naga kerja dan melupakan esensi pen­didikan Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dianggap berhasil apabila mampu membuat peserta didik mem­peroleh lapangan pekerjaan, dengan dalih ini pemerintah juga berusaha untuk melepaskan tanggung jawab negara dalam membiayai pendidikan anak bangsa. Hal ini tercermin kepada kebijakan ujian nasional (UN) yang dianggap sebagai tolok ukur utama kelayakan peserta didik untuk mena­matkan serta melanjutkan pendidikan. Angka-angka seolah-olah menjadi justifikasi kecerdasan seorang anak. Padahal nilai-nilai ujian yang bagus belum menjamin cerdas atau tidaknya seorang peserta didik, sebab kecer­dasan itu sendiri meliputi kecerdasan kognitif, kecerdasan sosial, dan kecer­dasan spiritual. Nilai ujian bagus hanya mewakili satu aspek kecerdasan saja dan bisa saja peserta didik yang mem­peroleh nilai tinggi pada kenyataannya belum kerdas dalam bersosialisasi dengan mayarakatnya serta belum mampu dewasa dalam bersikap selaku individu yang religius. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya kenakalan dan remaja, kerusakan moral akibat per­gaul­an bebas seperti konsumsi narko­tika maupun seks bebas di kalangan remaja. Contoh-contoh tersebut meru­pakan bukti jika banyak anak bangsa yang disorientasi diri dan belum mam­pu menguasai dirinya sendiri. Kesemua hal tersebut merupakan bukti nyata tidak tercapainya esensi pendidikan sebagaimana yang dicita-cita oleh Ki Hajar Dewantara. Selain itu kebijakan-kebijakan pembentukan sekolah rinti­san berstandart internasional (RSBI) yang saat ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 bertu­kar sampul menjadi sekolah unggul kembali menghidupkan kastanisasi pendidikan. Jika kita flash back pada zaman kolonial belanda kita mengenal adanya sekolah-sekolah pemerintah belanda yang peserta didiknya terdiri dari anak-anak Eropa dan kaum bang­sa­wan pribumi dengan segala fasilitas dan kemewahannya, serta sekolah-sekolah liar seperti sekolah Muham­madiyah dan Taman Siswa yang didiri­kan oleh tokoh-tokoh bangsa dengan fasilitas seadanya. Ketimpangan akses pendidikan seperti masa penjajahan tersebut yang saat ini kembali hidup melalui rancangan pendidikan yang dirancang pemerintah. Sesungguhnya ketimpangan akses ini yang sebenarnya ditentang oleh para pendiri negara Indonesia, khususnya Ki Hajar Dewan­tara. Sebagai contoh penentangan kastanisasi pendidikan tersebut, Ki Hajar menawarkan konsep pakaian seragam sekolah. Dengan adanya seragam sekolah Ki Hajar berharap tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Anak-anak orang kaya dan anak-anak orang miskin sama-sama berpakaian yang sama dan seragam, sehingga terhapuslah perbe­daan kelas sosial yang ada. Hal ini sesuai dengan cara Tuhan memandang manusia yang tidak pernah membeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian, pendidikan generasi penerus diletakkan sebagai salah satu tujuan dan tanggung jawab negara sebagai mana termaktub di dalam pembukaan (preambule) dan batang tubuh UUD 1945.

Pada akhirnya penulis berkeingin­an agar kita renungkan bersama-sama mau dijadikan seperti apa generasi bangsa ini jika kita tetap menyajikan konsep-konsep pendidikan yang terse­sat seperti saat ini. Apakah kita puas dengan janji-janji kehidupan yang sejahtera, akan tetapi moral krisi nilai-nilai moral dan nilai sosial serta terjajah oleh penjajah yang bertukar nama menjadi investor asing dan perusahaan multi nasional. Jika memang kita masih merasa satu bangsa dan satu filosofi Pancasila, alangkah baiknya kita tekadkan untuk mengembalikan kon­sep pendidikan kepada esensi awal sebagaimana yang dicita-citakan pen­diri negara, khususnya Ki Hajar De­wan­tara, yaitu pendidikan yang berkea­dilan sosial bagi seluruh generasi bangsa Indonesia dan menolak iming-iming muluk yang terdapat pada kon­sep kurikulum pendidikan 2013. (*)



[ Red/Administrator ]

#SourceFrom : http://padangekspres.co.id

Recovery Partai Demokrat

Di antara 12 partai nasional yang menjadi peserta pemilu, barangkali  Partai Demokrat (PD) merupakan kontestan yang paling galau. Sebagai pemenang pemilu periode lalu (2009), dalam sejum­lah survei belakangan ini, kecenderungan popu­lari­tas dan elektabilitasnya terus menurun. Di sam­ping karena kasus-kasus korupsi yang menjerat para pemimpinnya, partai ini juga tampaknya “mati angin” karena tidak punya “barang dagangan” yang layak dijual di mata publik.

Seperti kita tahu, ke­me­nangan PD pada pemi­lu lalu lebih karena keberhasilannya menjual Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menagapa memilih PD, sebagian besar alasan utamanya karena faktorSBY, bukan karena platform, program, atau yang lainnya. Pada saat SBY tak bisa lagi dijual, PD kehabisan “jualan”. Memang ada upaya-upaya untuk “menjual” anggota keluarga SBY seperti Ibu Negara Ani Yudhoyono dan kepala staf angkatan darat (Kasad) Pramono Edhie Wibowo.

Namun kedua tokoh ini tetap saja tak muncul namanya dalam survei-survei mengenai kelayakan calon presiden (capres), bahkan gencarnya iklan pengobatan katarak di berbagai media yang menampilkan tokoh Kasad, sama sekali tak mampu mendongkrak namanya. Kesannya malah sumir karena pengobatan katarak dianggap tidak relevan dengan tugas-tugas TNI AD. Kalau yang beriklan menteri kesehatan mungkin lebih relevan. Rakyat sekarang makin kritis, mana iklan untuk pencitraan dan mana iklan yang betul-betul untuk kepentingan pemberdayaan.

Di tengah kegalauan itulah, saya kira, rencana PD untuk menggelar konvensi capres merupakan ide yang sangat bagus atau malah sangat brilian. Di luar kontroversi rangkap jabatan yang diembannya, kita patut mengapresiasi langkah Ketua Umum PD, SBY untuk mendorong terselenggaranya konvensi.

Dengan menggelar konvensi, PD akan memasuki wilayah wacana penjaringan capres yang sudah pasti akan sangat menarik. Akan ada perdebatan capres, respons publik, dan pasti pemberitaan media yang terus-menerus. Dengan begitu, publik lambat laun akan melupakan kasus-kasus korupsi yang belakangan ini banyak menerpa PD.

Sebaliknya, publik akan melihat PD sebagai partai yang paling peduli dengan perbaikan (wacana) suksesi kepemimpinan nasional yang selama ini didominasi oleh capres-capres yang umumnya merupakan wajah lama. Atau wajah baru, tapi stok lama yang sudah usang di mata publik.

Dan konvensi tentu akan semakin menarik dengan munculnya tokoh-tokoh baru yang kemungkinan akan ikut meramaikan seperti Gita Wiryawan, Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Sri Mulyani Indrawati, di samping akan tampil pula tokoh-tokoh lama yang namanya masih relatif baik seperti Jusuf Kalla dan Sultan HB X.

Debat terbuka di antara mereka pasti sangat menarik, apalagi jika digelar di seantero kota di tanah air, tidak hanya terpusat di ibu kota negara (Jakarta). Dengan demikian, dalam perdebatan-perdebatan mengenai berbagai isu akan melibatkan lebih banyak audiens, dengan spektrum yang lebih luas.

Yang lebih penting lagi, keterlibatan publik hendaknya jangan hanya sebatas dalam wacana dan perdebatan, tapi juga dalam menentukan siapa dari peserta konvensi yang paling layak menjadi capres PD. Caranya melalui polling pendapat yang terbuka, dengan melibatkan publik secara luas.

Bahwa setelah ada pilihan publik, keputusan akhirnya ada di tangan Majelis Tinggi PD tidaklah menjadi masalah. Apalagi jika majelis yang dipimpin SBY ini sekadar menetapkan, pertama, apakah bakal capres yang menjadi pemenang konvensi itu benar-benar akan diajukan sebagai capres, atau hanya layak menjadi cawapres.

Kedua, menentukan dengan siapakah bakal capres PD ini akan dipasangkan. Jika berpasangan dengan calon dari partai yang perolehan suaranya lebih besar dari PD, tentu capres PD akan “turun takhta” menjadi cawapres. Tapi jika berpasangan dengan calon yang perolehan suaranya lebih kecil dari PD, maka hasil konvensi akan tetap menjadi capres.

Apakah pasangan capres-cawapres ini kemudian berpeluang besar memenangkan Pemilu Presiden 2014? Jawabannya bisa ya bisa juga tidak. Tapi bagaimanapun hasilnya, yang jelas melalui langkah cerdas ini, PD yang sudah terpuruk di mata publik akan kembali terkerek naik. Terjadi proses recovery baik dari segi popularitas maupun elektabilitas. Nasib baik Partai Golkar pada Pemilu 2004 yang mengalami recovery pascapelaksanaan konvensi capres merupakan contoh faktual yang sangat mungkin akan dialami pula oleh PD pada Pemilu 2014. (*)

[ Red/Administrator ]

#Source From : http://padangekspres.co.id

PKB Tetap Serius Capreskan Rhoma Irama

HERUDINPenyanyi dangdut Rhoma Irama

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Lukmanul Khakim menyatakan, partainya tetap serius untuk mengajukan Rhoma Irama sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014.

Lukman menyatakan hal itu saat menyambut kedatangan Rhoma Irama di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2013).

"Kehadiran Bang Haji (Rhoma Irama) di kantor PKB ini untuk bertemu Ketua Umum PKB Cak Imin (Muhaimin Iskandar) serta membicarakan terkait wacana pencapresan beliau," kata Lukman.

Menurut Lukman, pencalonan tersebut lantaran Rhoma dinilai memiliki elektabilitas yang kian meningkat berdasar sejumlah hasil survei. "Harus diakui sampai saat ini, secara popularitas dan elektabilitas tidak ada yang bisa menandingi Rhoma Irama," kata calon anggota legislatif PKB dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII Bojonegoro-Tuban itu.

Menurut Lukman, jika capres-capres yang bermunculan sekarang ini baru melakukan kampanye saat menjelang pemilu, maka Rhoma Irama sudah melakukan kampanye lebih dari 40 tahun.

"Sudah 40 tahun lebih Bang Haji berkeliling ke seluruh pelosok Indonesia. Yang dilakukannya ya memperkuat kesadaran masyarakat terkait kemakmuran Indonesia, tentunya melalui syair lagu-lagu beliau," katanya.

Selain itu, tambah Lukman, dukungan dari berbagai pihak atas pencapresan Rhoma Irama juga kian banyak mengalir. Buktinya, selain kehadiran Rhoma Irama, juga hadir persatuan penyandang distabilitas yang secara resmi mendukung pencapresan Rhoma Irama.

"Ini menjadi energi positif dan tak pernah disangka. Tentunya ini memberikan keyakinan bagi kita untuk terus melangkah dalam mencalonkan Bang Haji," katanya.

Lebih jauh Lukman mengatakan, dalam setiap kunjungan Rhoma Irama di berbagai daerah, baik sebagai pendakwah maupun saat konser bersama Soneta, masyarakat sudah mengelu-elukannya sebagai capres.

"Artinya, dukungan masyarakat terhadap Bang Haji itu riil adanya. Dari survei secara popularitas dan elektabilitas dia nomor wahid, dan dari fakta lapangan dorongan masyarakat juga nyata," katanya..

Selain mengusung Rhoma sebagai capres, PKB juga mendorong anak "Raja Dangdut" itu, yakni Ridho Rhoma, untuk menjadi calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat.

 

Sumber :

ANT

Editor :

Hindra

#Source From :http://nasional.kompas.com

Lho, 'Tweet' Duka SBY untuk Boston Marathon Hilang dari 'Timeline'

ANNTweet SBY untuk insiden Boston Marathon yang tak lagi ada di timeline akun twitter SBY. Masih bisa ditemukan dan dibuka dari link yang telah tersebar, tetapi tak ada lagi di lini masa akun @SBYudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sempat beredar dan di-retweet banyak orang, ungkapan dukacita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk teror Boston Marathon tak lagi ada timeline akun Twitter SBY. Lini masa akun baru media sosial Presiden menyisakan cerita kunjungan kerjanya ke Karawang, ucapan ulang tahun untuk Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, ujian nasional, dan pesan-pesan SBY.

Sementara di dunia maya, jejak digital tweet dukacita untuk serangan di Boston Marathon masih terus beredar dan "dikicaukan" ulang. Terekam tayang pada Selasa (16/4/2013) pukul 04.18 WIB, akun @SBYudhoyono sempat menuliskan @BarackObama Indonesians and I are deeply saddened by the Boston bombings. Our prayers are with the victims and their families. *SBY*

Belum ada konfirmasi tentang kemunculan maupun hilangnya "kicauan" tersebut. Jejak digital yang ditinggalkan menyertakan rekaman kicauan ini sudah di-retweet oleh 3.945 akun dan menjadi favorit 307 akun.

Meski demikian, untuk pengguna twitter melalui program pihak ketiga (3rd party) seperti Uber Twitter atau bahkan Twitter for BlackBerry, kicauan SBY soal Boston Marathon ini seolah masih ada di linimasa. Tidak tertutup kemungkinan, jejak digital serupa juga tertinggal di banyak mesin pencari dunia maya.

Insiden ledakan Boston Marathon, di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, terjadi Senin (15/4/2013) pukul 14.45 waktu setempat, atau Selasa (16/4/2013) pukul 02.45 WIB. Dalam insiden ini, tiga orang dipastikan tewas, lebih dari 170 orang terluka, dengan belasan korban luka dalam kondisi kritis.

Seperti diberitakan juga, SBY kini punya akun Twitter, yang sudah terkonfirmasi sebagai akun resminya. Akun ini baru diluncurkan dalam hitungan hari, tepatnya Sabtu (13/3/2013). Namun pada hari peluncuran, akun ini sudah memiliki seratusan ribu pengikut, dan sudah berstatus terverifikasi. Hingga berita ini diturunkan, pengikut akun SBY tercatat telah mencapai 1.015.893 akun.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: SBY "Nge-Tweet" - Teror Bom di Boston

 

 

 

Editor :

Palupi Annisa Auliani

#Source From :http://nasional.kompas.com

Jaksa Agung Resmikan Gedung Baru Kejati

PADANG, HALUAN — Jak­sa Agung RI, Basrief Arief meresmikan kantor baru Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Senin (15/4) kemarin. Gedung megah tersebut ber­lantai lima terletak di jantung kota, Jalan Raden Saleh, Padang.

Gedung baru ini meru­pakan gedung prioritas reco­very pasca gempa 2009 lalu. Dana pembangunannya bera­sal dari dana Badan Penang­gulangan Bencana Nasional (BNPB).

Jaksa Agung RI, Basrief Arief mengatakan peresmian ini meru­pakan moment bagi kejaksaan untuk terus berbenah. Hal ini dikarenakan empat tahun lalu, tahun 2009 sumbar terguncang gempa yang  memprihatinkan. “Kita jangan terus terlarut dengan gempa yang meluluhlantakan bumi minang ini, yang berpengaruh pada kinerja. Jangan sampai hanya gedung saja yang mewah, akan tetapi kinerjanya porak poranda. Diharapkan kinerja semakin meningkat. Selain itu, diharapkan terus memberikan pelayanan prima demi menegakkan keadilan. Penegakan hukum meru­pakan harga mati bagi kejaksaan tentunya”, jelas Basrief.

Pihaknya juga mengimbau agar Kepala Kejaksaan Negeri di kabu­paten/ kota  meningkatkan kapa­sitas dan kapabilitas. Selain itu, terus memotivasi diri dan SDM yang ada untuk terus transparan dalam menegakkan kebenaran sehingga keadilan dapat ditegakkan.

“Kedepan kejaksaan tinggi Sumbar harus menjadi terbaik dari 30 kejaksaan se-Indonesia. Tentu­nya juga dibantu oleh kejaksaan negeri untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya” jelasnya.

Wakil Gubernur Sumbar Mus­lim Kasim pada peresmian gedung baru Kejaksaan Tinggi Sumbar itu mengatakan, pindahnya gedung Kejaksaan Tinggi Sumbar dari Jalan Pancasila ke Jalan Raden Saleh merupakan proses untuk berbenah menjadi lebih baik.  Hal ini dika­renakan kejaksaan sangat vital dalam menjalankan fungsi yudikatif sehingga perjalanan negara harus seiring juga antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Kita menyadari kantor Kejak­saan Tinggi yang lama berada di wilayah pesisir pantai Padang. Tentunya sering diisukan gempa dan tsunami.  Mudah-mudahan dengan gedung baru ini Kejaksaan Tinggi lebih fokus lagi dan cepat melakukan tugas fungsi kejaksaan” ujar Muslim.

Ahmad Djaenuri, Kepala kejak­saan Tinggi Sumbar mengatakan, sebenarnya Kejaksaan Tinggi telah menempati gedung baru ini sejak 25 Februari lalu. Pemindahan ini memang sangat mempengaruhi kinerja Kejaksaan Tinggi dalam mengungkap dan menuntut kasus-kasus yang ada.

“Dengan adanya gedung baru ini, kita bisa lebih fokus dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena kejak­saan merupakan pengacara negara. Untuk itu, kita terus berjuang untuk kepentingan negara” ungkapnya.  (h/cw-lex)

#Source From :http://harianhaluan.com

UN di Sumbar Terganggu

NASKAH SOAL KURANG

Ujian Nasional di Sumbar agak terganggu. Separuh daerah kekurangan naskah soal ujian, bahkan ada yang tak kebagian sama sekali. Akibatnya, sejumlah siswa batal mengikuti ujian dan terpaksa ujian susulan.

PADANG, HALUAN — Sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengalami gangguan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SLTA hari pertama, Senin (15/4). Ada sekolah yang ke­ku­rangan naskah soal dan ada pula se­kolah yang sama sekali tak mem­peroleh soal ujian. Akibatnya, se­jumlah siswa batal mengikuti ujian dan terpaksa mengikuti ujian susulan.

Daerah tersebut adalah Kabu­paten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Mentawai, Kabu­paten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Solok Selatan.

Di MAN Batu Mandi Kabupaten Agam dan SMAN 2 Payakumbuh, ditemukan siswa yang batal mengi­kuti ujian, karena soal tidak tersedia.  Di MAN Batu Mandi terdapat 191  siswa dan di SMAN 2 Payakumbuh sebanyak 84 orang siswa.  Para siswa ini pun harus mengikuti ujian susulan 22 April mendatang.

Di Kota Padang, sebanyak 18 sekolah mengalami kekurangan naskah soal UN. Soal yang menga­lami kekurangan tersebut tidak hanya pada Bahasa Indonesia saja, tapi juga pada mata pelajaran lain. Total naskah soal yang kurang untuk Kota Padang mencapai 301 naskah soal.

Dari data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, mata pelaja­ran yang naskah soalnya kurang selain Bahasa Indonesia yaitu IPS, Agama, Bahasa Inggris, Matema­tika, Eko­nomi, Sosiologi, dan Geografi.

Sekolah yang mengalami keku­rangan naskah soal diantaranya, SMKN 2, SMKN 3, SMK Kosgoro 1, SMK Perbankan, SMK PGRI, MAN 2 dan MAS Batang Kabung.

Di SMKN 3 misalnya, jumlah soal Bahasa Indonesia yang kurang mencapai 59 naskah soal. Kepala SMKN 3 Padang Yusrizal menje­laskan, keku­rangan soal di sekolah tersebut diatasi dengan cara mem­fotocopy atas izin dari koordinator UN.

“Untuk memfoto copy, kita lakukan di Lolong, sebab di dekat sekolah belum ada yang buka. Waktu memfotocopy, diawasi oleh pihak perguruan tinggi, kepala sekolah dan kepolisian,” terang Yusrizal.

Apa yang dilakukan oleh SMKN 3 tersebut, berbeda dengan arahan yang disampaikan oleh Pengarah UN Sumbar Werry Darta Taifur. Menurut Werry, bila jumlah soal yang kurang 20, maka bisa dilaku­kan fotocopy. Namun bila lebih dari 20, maka diminta untuk melak­sanakan UN ulangan pada 22 April nanti.

Dari pantauan Haluan kemarin (15/4), UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, tetap dilaksa­nakan di SMKN 3 Padang. Bedanya, karena butuh waktu untuk mem­fotocopy soal, pelaksanaan UN di sekolah tersebut baru dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan ber­akhir pada pukul 11.00 WIB. Padahal, jadwal seharusnya yaitu dari pukul 07.30-09.30 WIB.

Werry menjelaskan, terjadinya kekurangan soal ini merupakan masalah nasional. Sebab, perceta­kan tidak bisa menyiapkan dan mengirimkan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Dia menam­bahkan, meski ada kekurangan soal dan dilanjutkan dengan memfo­tocopy, dirinya men­jamin tidak ada kebocoran.

Sebab, untuk memfotocopy, ada tiga unsur yang terlibat mengawasi yaitu kepolisian, perguruan tinggi dan dinas pendidikan. Selanjutnya, kebocoran soal tidak akan terjadi karena jumlah soal yang difoto copy mencapai 20 paket. “Yang jelas, UN kali ini tidak ada siswa yang dirugikan,” tegasnya.

Tak Ujian

Hari pertama pelaksanaan UN di Kabupaten Solok Selatan, dite­mukan sebanyak 32 siswa Madrasah Aliyah (MA) yang gagal mengikuti karena kekurangan naskah soal dan 41 orang siswa SMA/sederajat tidak mengikuti ujian.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Rahman menyebutkan, sebanyak 41 orang yang tidak ikut ujian dikarenakan tidak dapat naskah soal 32 orang dengan rincian MAN Muara Labuh sebanyak 19 orang dan MAS Bus­tanul Huda 13 siswa, dan yang lainnya sudah Drop Out (DO), di SMAN 7 satu orang, MAN Sangir satu orang, MAS Kalampaian satu orang, dan SMKN 1 Solsel sebanyak enam orang.

“Nama-nama siswa yang tidak dapat naskah soal itu sudah kita daftarkan dari awal bersama teman-temannya yang lain, tetapi entah mengapa masih ada keku­rangan naskah soal,” ujar Rahman.

Temuannya, siswa MAN, seko­lah berbasis agama Islam, yang belum ikut UN akan diadakan ujian susulan pada hari yang sudah ditetapkan. “Mereka belum ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami belum mendapatkan kabar kapan soal UN untuk siswa terse­but akan didistribusikan dari provinsi dan sekarang kita masih menunggu penjelasan pihak provinsi,” jelasnya.

Sedangkan untuk siswa-siswa yang drop out, namanya masih keluar sebagai siswa yang tidak ikut UN, karena mereka sudah didaftarkan untuk mengikuti UN tahun ini ke provinsi dan pusat. Sehingga mereka masih terdaftar sebagai peserta UN, padahal mere­ka sudah dikeluarkan sebelum UN dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabu­paten Solok Selatan Fidel Effendi menyebutkan, masalah kekurangan sudah dilaporkan ke pihak Disdik Provinsi. Awalnya sudah diminta supaya segera mendistribusikan naskah soal untuk sekolah agama ke Kabupaten Solsel. “Kita me­nyam­paiakan kekurangan untuk siswa sekolah agama, soal untuk Madrasah Aliyah, tetapi yang dikirimkan provinsi malah soal untuk SMK,” ucapnya.

Namun, 32 orang siswa tersebut harus mengikuti ujian susulan pada 22 April 2013 sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain pelaksanaan UN, juga dilaksanakan ujian paket C yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, atau setelah UN dilaksanakan. Data Dinas Pendidikan Solsel, jumlah peserta UN tingkat SMA/sederajat berjumlah 1.789 orang dengan rincian SMA 1.057 orang, SMK 508 orang, MA 183 orang. Mereka diawasi oleh para guru dan pengawas independen dari pergu­ruan tinggi.

”Ada 10 unit SMA/MA dan 5 unit SMK yang menjadi penye­lenggara UN, dengan jumlah ruang ujian 101 kelas. Pengawasannya dengan sistem silang penuh seperti tahun sebe­lumnya dengan jumlah pengawas 256 orang dari guru,” pungkasnya.

Diundur 1 Jam

UN tingkat SLTA sederajat di Kota Bukittinggi pada hari pertama Senin (15/4) kemarin tidak berjalan lancar. Akibat kekurangan berkas soal, sebanyak 70 peserta UN di lokasi Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bukittinggi terpaksa diundur waktu ujiannya selama satu jam.

Dalam jadwalnya, peserta UN akan mulai mengikuti ujian sekitar pukul 07.30 WIB. Peserta UN itu sendiri telah tiba di lokasi ujian sekitar pukul 07.00 WIB, dan mulai masuk ke ruang ujian sekitar pukul 07.15 WIB untuk mengisi data peserta ujian pada Alat Baca Optik (ABO). Namun hingga pukul 08.00 WIB, sebanyak 70 peserta UN mulai resah karena belum juga mendapatkan berkas soal yang diujikan.

Sekitar pukul 08.30 WIB, baru­lah ke-70 peserta itu merasa lega setelah mendapatkan soal ujian. Jika peserta UN lainnya memulai ujiannya pukul 07.30 WIB dan berakhir hingga pukul 09.30 WIB, namun panitia ujian berinisiatif menyiapkan waktu khusus bagi 70 peserta UN yang diundur mengikuti ujian, mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 10.30 WIB.

“Kekurangan 70 berkas soal itu terpaksa kami fotokopi di ling­kungan MAN 2 Bukittinggi. Untuk memfotokopi kekurangan soal itu, kami telah berkoordinasi dengan panitia UN tingkat provinsi, dan proses fotokopi itu juga dijaga ketat oleh pihak panitia UN, pengawas dari Perguruan Tinggi, serta dari kepolisian,” ujar Sekda Kota Bukit­tinggi Yuen Karnova setelah meman­tau pelaksanaan UN di MAN 2 Bukittinggi.

Yuen Karnova mengklaim, bah­wa permasalahan itu hanya terjadi di lokasi MAN 2 Bukittinggi, dan tidak terjadi di lokasi ujian lainnya di lingkungan Kota Bukittinggi.

“Kekurangan berkas soal itu baru diketahui sesaat sebelum ujian dilaksanakan. Sesuai prose­durnya, soal baru bisa dibuka ketika siswa akan mengikuti ujian, sehingga kami tidak mengetahui apakah soal itu cukup atau kurang,” jelas Yuen.

Menurut Yuen, kesalahan terse­but bukan terjadi di daerah, tapi dari tingkat pusat. Ia berasumsi, tidak tertutup kemungkinan keja­dian ini bisa terulang kembali pada hari selanjutnya, sehingga perlu diantisipasi oleh unsur terkait.

Dari data yang dirangkum Haluan, total peserta UN yang mengikuti ujian di lokasi MAN 2 Bukittinggi berjumlah 152 siswa, dengan rincian 136 siswa MAN 2 Bukittinggi, ditambah 16 siswa Madrasah Aliyah Swasta Muna­warah yang bergabung mengikuti ujian di lokasi MAN 2 Bukittinggi.

Untuk lokasi UN di MAN 2 Bukittinggi ini menggunakan 9 ruangan ujian, yang diawasi sekitar 22 pengawas. Dari total jumlah peserta tersebut, hanya ada empat lokal yang berisi 70 peserta UN yang awalnya tidak mendapatkan soal ujian dan terpaksa memulai ujiannya pukul 08.30 WIB.

Ujian pada hari pertama itu sendiri hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia yang menyajikan 50 butir soal, dengan waktu ujian selama 2 jam.

Untuk Kota Bukittinggi, peserta UN tahun 2013 ini untuk tingkat SLTA sederajat di Kota Bukit­tinggi, baik dari sekolah negeri maupun swasta, diikuti sebanyak 3.772 siswa, yang tesebar di 22 SLTA sederajat yang ditunjuk sebagai lokasi ujian, dengan diawasi 472 pengawas.

Dalam pelaksanaan UN 2013 ini, ada beberapa sekolah yang digabung, diantaranya SMA Taruna Bangsa ke SMAN 1, SMA Xaverius ke SMAN 2,MA Al-Ma’arif dan MA Baiturridwan ke MAN 1, MA Madinatul Munawarah ke MAN 2, serta SMK Paramitha ke SMKN 2. (h/vie/cw-sal/cw-eni/col/wan)

#Source From :http://harianhaluan.com

Tim Khusus Tunggu SK Gubernur

LANJUTAN PEMBEBASAN BYPASS BELUM DIMULAI

PADANG, HALUAN—Pembebasan jalur dua Bypass masih mengalami kendala. Tim Khusus yang dibentuk sebagai amanat dari pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Sumatera Barat bebe­rapa waktu lalu, belum bisa bekerja. Pasal­nya, SK Gubernur untuk tim ini belum keluar.

“SK Tim Khusus sedang di­buat­kan. Karena kita harus tunggu dulu kesediaan mereka, siapa saja nama yang akan dimasukkan dalam tim. Suratnya baru dikirim tadi pagi (kemarin, red). Jadi  sabar dulu ya,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setdaprov Sumbar, Syarizal kepada Haluan kemarin (15/4).

Dia mengatakan meski sudah ada kesepakatan, tim tidak bisa langsung turun begitu saja, me­lainkan harus dikeluarkan SK-nya sehingga tidak menyalahi prosedur hukum. Dia menargetkan, tim khusus sudah mulai bekerja pada Jumat (19/4) mendatang.

“Minggu ini SK-nya sudah keluar. Kita tunggu saja, karena kerja ini kan tidak bisa terburu-buru, sesuai perhitungan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menargetkan tim khusus sudah mulai bekerja melakukan pendataan lokasi yang masih menjadi persoalan di sepanjang 27 kilometer jalur By Pass yang akan dibangun, pada Selasa (16/4).

Namun karena belum pasti siapa saja nama-nama yang terlibat di tim khusus, proses penyelesaian pembebasan lahan Bypass urung dilaksanakan. Tim khusus tersebut, terdiri dari Asisten I Pemprov Sumbar, Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar, Polda Sumbar, Danrem, Pemko Padang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sum­bar, PLN, Telkom, dan PDAM.

“Tim khusus itu terdiri dari seluruh instansi vertikal dan terkait dengan upaya pembebasan jalur dua Bypass itu. Nanti akan dipimpin langsung oleh Asisten I dan Biro Pemerintahan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pem­be­basan jalur dua Bypass ter­kendala karena tumpang tindih dokumen kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Ada yang sertifikatnya tidak sesuai dengan luas lahan, dan macam-macam masalah lainnya.

Makanya tim khusus perlu dibentuk untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi bangunan liar yang belum bisa ditertibkan di kawasan tersebut. (h/cw-sal)

#Source From :http://harianhaluan.com

Anggota DPR Curigai Tender Naskah Ujian Nasional

TEMPO.CO , Jakarta:Bukan hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencurigai kecurangan proses tender Ujian Nasional, anggota Komisi X Dedi S Gumelar alias Miing mengaku heran dengan kualitas pemenang tender. Ia menginginkan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan presiden segera memeriksa Menteri Pendidikan dan Kebudaan Mohammad Nuh.

"Kenapa (PT Ghalia) ada masalah? Kok bisa menang? ada apa ini?" ujar Miing, Senin, 15 April 2013. PT Ghalia Printing Indonesia sebelumnya mengaku kesulitan memasukkan naskah ke box per sekolah hingga membuat ujian nasional tingkat SMA, MA dan SMK untuk sebelas provinsi ditunda.

Dengan terpilihnya perusahaan yang ternyata tak mampu memenuhi janji pendistribusian naskah tepat waktu ini, Miing menyebut ada yang salah dengan peraturan dan perencanaan yang dibuat oleh Menteri Nuh. "Kalau rulenya benar, pasti minimal outputnya benar," katanya.

Ia selanjutnya bakal meminta komisinya segera memanggil Menteri Nuh, guna menjelaskan ihwal proses tender dan persiapan UN. Selain itu ia juga berharap BPK dan presiden ikut campur dalam kisruh UN ini. "Presiden harus mengevaluasi menteri pendidikan ini," katanya.

Miing menyayangkan pelaksanaan UN buruk dari tahun ke tahun. Harusnya, kapasitas pelaksanaan lebih bagus. Ia juga melihat Menteri Nuh gagal membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. "Kebijakan Pak Nuh itu tidak merujuk pada aspek geografis," katanya. Sehingga, meski infrastruktur belum siap, tapi pelaksanaan UN harus dilaksanakan serentak.

Harusnya, kata Miing, percetakan tidak hanya terletak di Pulau Jawa saja. Tapi tersebar di seluruh pulau di Indonesia.

Sebelumnya, UN untuk SMA/MA dan SMK di 11 provinsi akan diundur hari Kamis, 18 April 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, penyebab mundurnya adalah PT Ghalia Indonesia Printing belum selesai dalam mendistribusikan soal ujian nasional di tiap daerah. "Untuk 22 provinsi lainya sesuai jadwal," kata Nuh ketika ditemui di kantornya, Ahad, 14 April 2013.

Ujian Nasional rencananya diselenggarakan serentak Senin, 15 April 2013. Karena terlambat, jadwal Bahasa Indonesia dipindah pekan depannya. Untuk Selasa, yakni Bahasa Inggris dan Fisika/Ekonomi ditunda 23 April 2013. Sementara untuk mata pelajaran Matematika yang seharusnya Rabu, 17 April, digeser ke hari Jumat, 19 April 2013. (Baca: Kesalahan Non Teknis Ujian Nasional)

FEBRIANA FIRDAUS | SUNDARI

#Source From : http://id.berita.yahoo.com

Di Palu, Naskah UN Baru Datang Separuh

KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO

Ilustrasi Ujian Nasional. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO

PALU, KOMPAS.com — Naskah ujian nasional untuk sekolah menengah atas dan sederajat tiba di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/4/2013) siang. Namun, naskah soal yang diangkut dengan pesawat Hercules milik TNI AU itu baru separuh dari jumlah soal yang seharusnya.

"Soal UN yang datang hari ini belum semuanya. Yang baru datang ini ada 4 ton atau sekitar 317 koli. Kami sekarang masih menunggu sisanya. Sekarang kami lagi sortir soal-soal UN ini," kata Ketua Panitia UN, Fadlud Hamid, Senin (15/4/2013). Dia tak menampik keterlambatan penerimaan naskah soal ini bisa menjadi masalah untuk pelaksanaan UN di provinsi ini, meskipun sudah dimundurkan jadwalnya ke 18 April 2013.

Sementara itu, Ketua Koordinator Pengawas UN Sulteng, Zainuddin Basri, mengatakan, keterlambatan disebabkan adanya masalah teknis di percetakan yakni PT Ghalia Indonesia Printing. "Seharusnya tanggal 7 atau 8 April lalu soal-soal UN itu sudah tiba. Namun ini molor hingga satu minggu," kata Zainuddin.

Saat ini proses penyortiran soal-soal UN tengah dilakukan. Namun kapan kepastian pelaksanaan UN untuk 11 provinsi, Sulawesi Tengah adalah salah satunya, belum dapat dipastikan walau ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 11 Gubernur yang menyatakan UN di wilayah mereka dapat dimulai pada 18 April 2013.

Pelaksanaan UN pada 2013 dipastikan tak bisa berlangsung serentak. Selain 11 provinsi yang dijadwalkan baru bisa menggelar UN pada 18 April 2013, siswa setingkat SMA di kawasan Indonesia Barat dan Timur, sudah mulai mengerjakan UN pada Senin (15/4/2013).

Editor :

Palupi Annisa Auliani

#Source From : http://regional.kompas.com

Mari Mengawal UN

Ujian Nasional rencananya secara serentak di seluruh Indonesia dimulai hari ini, termasuk di Sumatera Barat. Tetapi karena ada sedikit kendala, maka ada 11 provinsi yang pelaksanaan UN untuk SLTA nya kemungkinan ditunda sampai 18 April mendatang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan bahwa terdapat 11 provinsi di zona tiga atau wilayah Indonesia tengah yang mengalami penundaan jadwal ujian nasional tingkat SLTA.

Di wilayah tengah ada 11 provinsi, ada 1,1 juta siswa (SLTA) yang berada disana. Tertundanya jadwal tersebut disebabkan adanya permasalahan teknis yang dialami oleh PT Galia Printing selaku pencetak soal wilayah Indonesia Tengah.

Dengan adanya penundaan jadwal tersebut, UN pada 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah akan dilakukan pada Kamis 18 April 2013 dengan jadwal yang tetap pada hari tersebut. Kabarnya ini murni persoalan teknis ada di percetakan.

Tapi bagi 22 provinsi lainnya selain wilayah tengah, jadwal pelaksanaan UN tidak mengalami penundaan, dan tetap dilaksanakan pada 15 April pagi ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, cerita seputar UN hanya tiga hal saja. Pertama distribusi soal yang tak tersistem. Kedua, kebocoran soal. Dan ketiga, upaya memanipulasi hasil UN demi gengsi daerah.

Soal yang pertama adalah soal klasik. Jauhnya daerah dan terpusatnya pencetakan soal, membuat tingkat keruwetan pendistribusian soal menjadi kendala. Selama ini tak bisa hanya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja atau kakinya di daerah berupa Dinas Pendidikan. Melainkan juga melibatkan aparat keamanan, Kementerian Perhubungan dan perusahaan jasa logistik/ekspedisi.

Bisa dilihat misalnya ketika terjadi kendala pada tingkat percetakan, maka akibatnya adalah perlunya dikoordinasikan pengiriman dengan jasa transportasi nasional untuk pengiriman sampai ke daerah.

Untunglah Kemendikbud sudah menggandeng TNI AU dalam mendistribusikan soal UN ke wilayah Indonesia tengah agar bisa dilaksanakan tepat waktu. Dalam pendistribusian tersebut, TNI AU menggunakan pesawat jenis Hercules untuk membantu Kemendikbud. Apabila menggunakan pengiriman biasa, dikhawatirkan jadwal UN di 11 wilayah tersebut akan tertunda kembali.

Untuk wilayah Sumatera Barat, rasanya distribusi itu hanya kemungkinan ada pada distribusi antara ibu kabupaten dan kecamatan tempat dimana SLTA berada. Namun sejauh ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, tidak ada kendala soal distribusi soal itu di Sumatera Barat.

Masalah kedua yang senantiasa menjadi bahan perbincangan setiap kali tahun ajaran akan berakhir adalah kebocoran soal. Berbagai cara dilakukan untuk membocorkan soal oleh pihak-pihak tertentu. Dari yang berlatar belakang untuk kepentingan pribadi, sampai yang untuk diperjualbelikan. Tiap tahun ada saja kasus pembocoran soal itu terungkap.

Tapi mengingat pola penulisan soal ujian tahun ini semakin rumit dan tidak seragam, kemungkinan kebocoran soalnya sangat kecil. Kemendiknas telah membuat 20 variasi soal dan ditambah dengan pemakaian kode bar pada setiap naskah dan lembar jawaban UN, kita berharap teknologi dan strategi yang sudah diterapkan oleh Kemendiknas mampu menangkal potensi kebocoran soal tersebut.

Bila terjadi juga kebocoran soal, polisi haruslah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena naskah Ujian Nasional termasuk sebagai dokumen yang dikategorikan rahasia negara. Selama ini sanksi hukum atas pembocoran soal tidak terlalu bergema. Seakan itu hanya merupakan tindak pidana yang ringan saja.

Penegakan hukum ini, menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia, yang tentunya akan memiliki dampak pada kualitas sumberdaya manusia Indonesia masa depan.

Padahal pasal-pasal KUHP yang bisa dijeratkan kepada pembocor cukup banyak. Misalnya pasal 322 dan 323 pembocor rahasia bisa diancam 9 bulan penjara. Termasuk yang bisa dijeratkan adalah pasal pencurian sebagaimana pasal 362 yang diancam pidana 6 tahun penjara, pasal penggelapan sebagaimana 374 KUHP yang diancam 5 tahun penjara. Pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara (untuk mereka yang menadah hasil pencurian soal) belum lagi  pasal 112 KUHP dimana pembocor rahasia negara dapat diancam dengan pidana tujuh tahun.

Sedang hal ketiga yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah munculnya semangat memanipulasi hasil UN. Okelah mungkin distribusi soal berikut pengawasan pelaksanaan UN sudah bagus. Tetapi ketika sampai pada tahap pemberian nilai untuk siswa, demi gengsi sekolah dan gengsi daerah, kadang terselip pula kelakuan buruk untuk mengatrol atau memanipulasi hasil UN. Alasan yang dipakai biasanya demi kemanusiaan. Tetapi sesungguhnya itu adalah demi menyelamatkan nama baik kepala sekolah, kepala dinas dan kepala daerah.

Sebaiknya, itu juga diawasi bersama-sama. Buat apa nilai keluaran UN jadi bagus, tetapi bukanlah kemampuan murni para siswa, yang pada akhirnya merugikan siswa itu sendiri ketika duduk di perguruan tinggi atau ketika sudah bekerja di tengah masyarakat. Sudahlah, mari kita jujur saja pada kemampuan anak-anak sendiri.***

#Source From : http://harianhaluan.com

Ujian (kejujuran) Nasional

Hari ini Ujian Na­sional untuk SLTA akan digelar. Segala keriuhrendahan me­nyambut kedatangannya ma­sih sama dengan tahun ke­marin. Tahun ini bahkan diwarnai dengan kegagalan pelaksanaan ujian nasional yang serentak di 11 provinsi di Indonesia Tengah. Katanya, percetakan yang mencetak ujian itu bermasalah pula.

Tapi sudahlah, itu kita anggap sebuah kecelakaan. Sekarang yang terpenting ujian nasional jalan terus dengan segala kemungkinan hasilnya. 

Jalan terus artinya kurang lebih sama dengan kerepotan dan ketegangan siswa serta orang tua. Jangan-jangan UN itu kembali hanya sebagai formalitas belaka. Sementara faktanya, para siswa tidak mengerjakan soal ujian me­lain­kan mengerjakan bocoran ujian.

Bocoran ujian ibarat ken­tut, selalu saja ada yang tutup hidung karena baunya. Tiapa siapa yang bisa menangkap tangan orang terkentut? Apa­lagi berharap orang terkentut menjadi jujur, mengaku terus terang bahwa dialah yang terkentut.

Begitulah, sejak diterap­kannya sistem Ujian Nasional, isu ujian bocor, kunci soal diperjualbelikan menjadi mengemuka. Tak lagi sekedar isu, beberapa bukti kemudian mencuat. Dua tahun lalu kepala sekolah bersama sejumlah guru di Bengkulu ditangkap polisi karena keta­huan membocorkan ujian kepada murid-muridnya.

Anehnya, para eksekutif pendidikan seakan ogah untuk mengakui bahwa ada peluang ujian nasional itu untuk dibocorkan. Selain soal etika / moral yang merosot, juga sikap masyarakat yang ter­penjara dengan sebuah kata: nilai ujian. Seolah kalau Ujian Nasional gagal, kiamatlah negeri ini. Karena itu semua berusaha memburu kunci bagaimana bisa UN dilewati dengan baik. Perkara jalannya ke kiri atau ke kanan, itu soal lain.

Para kepala dinas pendi­dikan di provinsi dan kabu­paten/kota sudah berbuih mulutnya mengatakan bahwa para orang tua dan siswa yang akan menghadapi UN untuk tidak usah mempercayai adanya kabar bahwa kunci soal UN sudah beredar dan ditransaksikan secara gelap.

Untuk tahun ini, logika itu bisa saja benar. Sebab tahun ini soal ujian dibuat 20 paket per kelas. Artinya tiap siswa memiliki soal yang berbeda. Kalau tidak berbeda mate­rinya, paling tidak berbeda urusan soalnya. Ini akan membuat kemungkinan boco­ran soal menjadi makin tipis.

Apalagi proses pembuatan soalnya sendiri dari penyu­sunan soal, kompilasi sampai ke proses cetak senantiasa berada di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Keti­ka soal-soal itu sudah selesai dicetak, para pencetakpun masih dikarantina. Sedangkan dokumen soal disegel lalu diangkut ke markas polisi untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah, juga di bawah pengawalan ketat.

Sampai di sini, jikapun akan ada yang bocor, sudah bisa dipersempit ruang untuk menuduh siapa yang ‘ter­kentut’. Hanya ada dua ke­mung­kinan, pertama pihak yang mencetak, yang kedua pihak yang mengawal. Namun sejauh ini pada bagian ini belum pernah terungkap ada­nya oknum yang tertangkap.

Ada kemungkinan lain yang juga patut mendapat perhatian. Ketika soal mulai dibagikan, ada peluang bebe­rapa menit untuk menyalin dengan scanner soal-soal itu, tentu saja oleh sekolah. Soal-soal hasil scanning itu lalu dikerjakan secara cepat oleh guru kemudian dibuatkan kuncinya.

Namanya juga tergesa-gesa, maka cukup 80 persen saja yang dikerjakan atau dihitung berdasarkan rumusan syarat kelulusan. Jika soal  itu dijawab dengan benar sebanyak 65 persen, paling tidak siswa sudah memiliki nilai 6,5 dan itu sudah bisa lulus. Kan yang penting lulus UN, lalu sekolah tersebut tercatat sebagai sekolah dengan angka lulusan terbe­sar. Kepala sekolah naik daun.

Tapi kemungkinan seperti ini sebenarnya juga amat tipis kemungkinannya. Ada dua hal yang membuat tipisnya pe­luang kebocoran di periode distribusi soal ini. Pertama jikapun soal itu berhasil disalin, maka guru yang mengerjakan tidak berada di sekolah. Berdasarkan aturan yang ada, semua guru bidang studi yang mata pelajarannya sedang diujinasionalkan hari itu, mesti dirumahkan.

Jika pun masih diupa­yakan menghubungi guru-guru bidang studi ke rumah ma­sing-masing, maka itu akan memakan waktu yang lama. Sementara waktu ujian terus berlalu. Paling-paling hanya mata pelajaran yang bersifat hafalan saja yang bisa diatasi dengan cara berteleponan itu. Soal-soal eksakta tentu akan memerlukan rumus, grafis dan sebagainya. Saya yakin belum ada setengah persen guru di Sumatera Barat yang sudah amat care dengan perangkat ICT sehingga bisa berkirim-kiriman data elek­tronis dalam bentuk grafis matematis.

Masih ada rambu-rambu yang membentang dalam periode ini. Di tiap sekolah dikirim pengawas independen dan pengawas lintas-sekolah. Mereka tidak saja mengawasi siswa yang ujian tetapi secara moral tentu saja mengawasi semua proses ujian termasuk tindak-tanduk guru di sekolah tempatnya mengawas itu.

Namun fakta-fakta bicara pada tahun-tahun sebelumnya kunci-kunci itu beredar. Indi­katornya; siswa yang oleh semua guru diragukan untuk bisa lulus, malah lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Tak mungkin hanya dengan main tebak, bisa menjawab semua soal yang diujikan.

Walhasil, sekarang sebe­nar­nya tinggal kita berkon­templasi saja. Sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan ujian nasional?

Jika perihal kualitas lulu­san masih disangkutpautkan dengan proses belajar me­ngajar, maka perlu kita perta­nyakan lagi apakah sertifikasi guru yang diikuti dengan naiknya pendapatan guru itu juga berkorelasi dengan mem­baiknya sikap siswa dalam menempuh ujian? Jika selama setahun terakhir di kelas terakhir para siswa sudah mendapat pendidikan dari guru-guru yang mengaku bersertifikat (dan hebat) mestinya semangat mengejar kunci dan bocoran soal harus sudah tersisihkan.

Sesungguhnya ujian nasio­nal juga sekaligus menguji kembali seberapa jauh serti­fikasi sudah membikin siswa jadi bagus. Guru yang hebat tentu menghasilkan murid yang hebat. Tapi kalau serti­fikasi hanya diperoleh dengan cara yang ‘tidak seharusnya’, maka wajar juga muridnya menjadi murid yang ‘tidak seharusnya’

Semangat ambil jalan pintas yang subur sejak di bangku pendidikan, adalah cikal bakal semangat yang sama pada generasi berikut­nya. Di sekolah saja sudah berbohong apalagi kalau su­dah jadi pemimpin kelak.***

EKO YANCHE EDRIE
(Sekretaris PWI Sumbar)

#source From : http://harianhaluan.com

UN Serentak Gagal

KESALAHAN PERCETAKAN

Mendikbud gagal melaksanakan Ujian Nasional serentak di seluruh tanah air. UN pada 11 provinsi terpaksa ditunda, karena kesalahan percetakan. DPP Federasi Guru Independen Indonesia khawatir  kemungkinan terjadinya kebocoran soal UN.

JAKARTA, HALUAN — Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Moham­mad Nuh mengatakan, Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi di Indonesia Tengah terpaksa ditunda. 

Namun ia yakin penundaan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi 1,1 juta siswa di Indonesia Tengah.

Ke-11 propinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kali­mantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sula­wesi Barat, Sulawesi Selatan, Sula­wesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

M Nuh menyebut, pelaksanaan UN di Indonesia bagian tengah akan dimulai pada Kamis 18 April, Jumat 19 April, Senin 22 April, dan Selasa 23 April. Sementara di Indonesia bagian Barat dan Timur tetap sesuai jadwal.

“Pada Kamis, mata pelajaran yang diujikan tetap mata pelajaran hari Kamis. Pada Jumat, mata pelajaran yang diujikan adalah jadwal untuk hari Rabu. Sedangkan untuk yang Senin-Selasa, pindah ke minggu depan, yakni 22 dan 23 April,” kata Mendikbud di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Minggu (14/4).

Menurut M Nuh, terjadinya pergeseran jadwal itu untuk murni karena masalah teknis yang terjadi saat percetakan naskah soal.

“Kami mohon maaf dengan segala persoalan teknis yang kami hadapi untuk pelaksanaan UN. Ini murni persoalan teknis yang terjadi di percetakan,” kata M Nuh.

Naskah UN ini dicetak pada enam percetakan. Lima siap melak­sa­nakan UN. Tetapi ada satu percetakan yang masih berusaha menyelesaikan, yakni PT Galian Indonesia Printing yang mendis­tribusikan di Indonesia bagian tengah.

Menurut M Nuh, kalau jadwal ujian digeser maju, kata Nuh, pasti murid akan protes luar biasa. “Kalau jadwal UN digeser mundur, saya yakin murid-murid merasa  senang, jadi ini tidak perlu did­ramatisir,”katanya

UN, kata M Nuh, tidak seperti main bola. Misalnya seorang siswa sudah belajar mati-matian untuk ujian bahasa Indonesia pada hari senin, tidak mungkin pada hari Selasa hilang hafalannya.

Justru, kata Mendikbud, murid-murid bisa memanfaatkan penun­daan ujian ini untuk belajar lebih lama sehingga pada Kamis depan bisa mengerjakan soal-soal UN secara lebih baik.

Para pengawas dan guru juga diminta untuk mensosialisasikan kepada para siswa bahwa UN ditunda karena adanya kesalahan teknis.

Pihaknya, terang M Nuh, sudah melakukan  komunikasi ke berbagai dinas pendidikan di Indonesia Tengah bahwa UN ditunda. Secara psikologis penundaan UN ini tidak menimbulkan kerugian bagi murid.

Orang tua murid, ujar Nuh, diharap memahami penundaan UN ini. Jika ada yang menggugat tentu akan dilayani dengan baik. “Namun kami berharap adanya saling memahami dalam persoalan ini, sebab masalah ini luar biasa beratnya, “ ujarnya.

Presiden Minta Usut

Presiden Susilo Bambang Yudho­yono menginstruksikan Mendikbud Mohammad Nuh untuk segera mengatasi dan menyelidiki infor­masi keterlambatan distribusi naskah UN di 11 provinsi.

“Info keterlambatan UN di 11 Provinsi, saya telah instruksikan Mendikbud untuk segera atasi dan investigasi,” tulis Presiden di akun jejaring sosial Twitternya @SBYu­dhoyono pada Minggu malam.

Akun twitter Presiden Yudho­yono itu diluncurkan secara resmi pada Sabtu malam (13/4) dan sudah memiliki pengikut lebih dari 500 ribu dan mengunggah 14 twit.

Ganti Mendikbud

DPP Federasi Guru Independent Indonesia (FGII) menuntut presiden SBY mereshuffel Mendikbud karena telah gagal melaksanakan UN 2013 secara serentak di seluruh provinsi Indonesia .

“Sebelas provinsi tidak dapat melaksanakan UN maka dikha­watirkan kemungkinan kebocoran soal UN bisa terjadi. Padahal pesiapan pelaksanaan UN sudah setahun,” kata Sekjen FGII Iwan Hermawan dalam siaran persnya di Kota Bandung, Minggu (14/4/13).

Selain itu FGII menilai Mendik­bud telah merendahkan martabat guru dengan tidak mempercayai sebagai pelaksana UN sampai kunci tempat penyimpanan soalpun dipercayakan kepada polisi dan dosen. Padahal berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 pasal 58 disebut­kan evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik.

“UN telah di sakralkan dan overacting dengan pejagaan yang luar biasa. Kemendikbud minta bantuan ratusan ribu polisi dan angkatan laut. Padahal hasil UN hanya menentukan 60 % kelulusan siswa,” ujar Iwan.

Menurutnya siswa yang sudah lulus UN pun belum tentu lulus sekolah jika guru PKN, Agama, Olahraga dan Seni budaya tidak memberikan nilai baik. Semestinya UN tidak dilaksanakan sebelum pemerintah meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan dan akses informasi di seluruh wilayah di Indonesia sebagaimana amat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Buktinya kualitas guru hasil UKG rendah rata-rata hanya 42.70 ribu,  bangunan sekolah runtuh dan akses informasi masih sulit di seluruh wilayah Indonesia,” kata Iwan.

Harus Diblacklist

Terkait  dengan itu  peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri,  mengaskan  keter­lam­batan distribusi naskah soal UN di 11 provinsi yang disebabkan oleh kesalahan percetakan,  harus disikapi dengan tegas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjatuhkan sanksi pada perce­takan tersebut.

Febri  mengatakan bahwa percetakan yang terbukti bersalah harus masuk kategori hitam dan tidak boleh ikut tender pengadaan barang dan jasa di Kemdikbud dalam jangka waktu tertentu. Ia menilai kejadian ini sangat meru­gikan anak-anak bangsa. “Harus masuk ke daftar hitam dan tidak boleh ikut lagi. Ini harus diusut sampai tuntas dan kenapa perusa­haan ini bisa menang tender,” kata Febri, Minggu.

Sedangkan pengamat pendi­dikan, Darmaningtyas, mengatakan bahwa apabila kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan distribusi soal ada pada percetakan, maka Kemdikbud harus segera mengambil sikap dengan memberi sanksi tegas berupa pencoretan nama perusahaan tersebut untuk sementara waktu. “Diberi sanksi berupa blacklist sehingga tahun depan tidak boleh ikut lagi dalam tender Kemdikbud,” ujar Dar­maningtyas.

Senada dengan itu anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar  menyatakan,  penundaan itu  meru­pakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan UN, kata  “Seharusnya pemerintah sudah jauh hari memas­tikan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. Dengan adanya penundaan ini maka ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan UN di 11 daerah itu akan bertmbah,” kata Raihan Iskandar di Jakarta, Minggu.

Anggota DPR Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan penundaan pelaksa­naan UN dikhawatirkan akan menimbulkan biaya tambahan.  “Sejumlah guru pengawas yang sudah berada di lokasi ujian terpaksa harus menunggu lebih lama karena ujian nasional ditunda. Siapa yang menanggung biaya hidup mereka selama di lokasi? Tentunya bagi sebagian guru pengawas yang berada di lokasi sulit, tidak mungkin untuk pulang ke daerah masing-masing kemudian kembali lagi ke lokasi ujian,” katanya.

Di  kota Palu di Palu, Sulawesi Tengah  sejumlah siswa mengaku kecewa dengan pengunduran UN “Terus terang kami kecewa karena sudah mempersiapkan diri dengan baik, tiba-tiba UN belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Siska Laman­dasa, salah seorang siswa pada salah satu SMU di Kota Palu, Minggu.

Ia mengatakan rata-rata siswa telah siap mengikuti UN pada Senin (15/4). Mereka sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri baik secara jasmani maupun rohani agar ketika menghadapi ujian dapat mengisinya dengan benar.

Hal senada juga dikeluhkan Budi, seorang siswa SMK. Ia juga kecewa UN belum dapat dilak­sanakan, padahal dia sudah mem­persiapkan diri dengan matang. (h/met/dn/kcm/rol/okz)

#Source : http://harianhaluan.com