Model Pembangunan Apapun, Tujuannya Harus Meningkatkan Kesejahteraan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (webpresiden)

Jakarta: Model pembangunan apapun yang diterapkan sebuah negara, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pengalaman sejak menjadi mahasiswa ekonomi, menjadi menteri, hingga sekarang sebagai pengambil keputusan dan praktisi pembangunan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada tujuh poin dalam persoalan model pembangunan ini.

“Yang pertama, saya percaya bahwa model apa pun yang dimanfaatkan untuk pembangunan, harus membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Presiden SBY dalam pidato kuncinya pada pembukaan Kantor Wilayah Regional Abdul Latif Jameel Poverty Lab (J-Pal) di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (25/6) pukul 10.00 WIB.

Meningkatkan taraf hidup harus disertai dengan membantu mengakhiri kemiskinan dan membantu memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan. “Serta harus memajukan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi,” Presiden, yang meraih gelar doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2004, menambahkan.

Poin keempat, harus membantu negara-negara untuk melampaui pertumbuhan ekonomi. Lalu, harus inklusif. “Harus memungkinkan dan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Harus memberi akses masyarakat terhadap semua kebutuhan dasar,” Presiden SBY menjelaskan.

Dua poin terakhir adalah pentingnya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan optimal antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan. Kemudian perlindungan terhadap lingkungan serta menghasilkan kolaborasi dan kemitraan.

J-Pal sendiri merupakan lembaga riset yang didirikan 10 tahun lalu di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, dengan tujuan untuk memerangi kemiskinan. J-Pal termasuk perintis jaringan penelitian internasional yang mengkaji efektivitas implementasi program-program pembangunan. Jaringan JALl terdiri dari 80 guru besar yang telah menciptakan lebih dari 350 evaluasi uji acak di 53 negara dan menjangkau lebih dari 63 juta orang melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif.

Kantor regional Asia Tenggara akan berpusat di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ini merupakan kantor kelima J-PAL, selain di Perancis, Cile, India, dan Afrika Selatan.

“Saya percaya bahwa kantor regional ini nantinya akan bisa berkoordasi dengan pemerintah di kawasan melalui riset dan aktivitas evaluasi untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan program pembangunan benar-benar berjalan efektif,” ujar Presiden SBY di awal pidatonya.

Hadir dalam acara pembukaan kantor wilayah regional J-Pal ini, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/model-pembangunan-apapun-tujuannya-harus-meningkatkan-kesejahteraan/

Presiden SBY: 9 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan dalam 5 Tahun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato saat peluncuran pusat penelitian dunia Massachusetts Institute of Technology (MIT), Abdul Latif Jameel Poverty Lab (J-PAL) di Jakarta, Selasa (25/6). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta: Kemiskinan di Indonesia turun dari 16,58 persen di tahun 2007 menjadi 11,66 persen pada 2012. “Ini berarti bahwa kita telah mengangkat sekitar 9 juta orang keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun. Kami berkomitmen untuk menjaga kemajuan ini,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada pembukaan Kantor Wilayah Regional Abdul Latif Jameel Poverty Lab (J-Pal), di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (25/6) pagi.

Indonesia, lanjut SBY, bertekad menurunkan angka kemiskinan ini menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Oleh karena itu, Presiden mengajak J-Pal membantu memperkuat upaya bersama memerangi kemiskinan ini, khususnya melalui studi dan evaluasi dampak kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Saya ingin mendapatkan wawasan dari temuan J-PAL dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki cara bagaimana untuk memerangi kemiskinan di Indonesia,” ujar Kepala Negara.

Memerangi kemiskinan masuk ke dalam empat langkah strategi pembangunan Indonesia, yakni pro-pertumbuhan, pro-pembukaan lapangan kerja, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-lingkungan. “Strategi yang menghasilkan pertumbuhan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi. Strategi yang merangsang pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan dan meminimalkan kemiskinan, dan dengan demikian membangun rakyatnya dari level bawah ke kelas menengah. Serta strategi yang menghasilkan pertumbuhan untuk menjaga lingkungan untuk masa depan,” Presiden SBY menjelaskan.

Dua pendekatan utama dari strategi ini adalah melalui kebijakan ekonomi makro dan kebijakan afirmatif. Implementasi dari kebijakan ekonomi makro, salah satunya, adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sejak diluncurkan, MP3EI telah mencapai Rp 623,91 triliun yang dialokasikan pada 184 proyek. Mayoritas investasi berasal dari sektor swasta (44 persen), perusahaan milik negara (19,5 persen), pemerintah melalui APBN (19 persen), dan sisanya dari kombinasi swasta dan BUMN.

Sedangkan melalui kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah membaginya dalam empat kluster, yakni perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan melalui usaha kecil dan menengah (UKM), dan pengembangan program-program yang berfokus pada membantu masyarakat.

“Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya hidup mereka melalui penyediaan perumahan yang terjangkau, transportasi, air bersih, dan listrik,” ujar Presiden SBY. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-9-juta-orang-keluar-dari-kemiskinan-dalam-5-tahun/

RI-Timor Leste Sepakati Lagi Satu Titik Demarkasi

Presiden SBY dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan bilateral, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/6) sore. (foto: cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta: Indonesia dan Timor Leste menyepakati lagi satu titik demarkasi. Dengan demikian, tinggal dua titik demarkasi di perbatasan kedua negara yang masih akan dibahas lagi. RI-Timor Leste ingin mengembangkan rezim perbatasan yang baik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers bersama Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, seusai pertemuan bilateral, di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/6) sore.

“Di perbatasan, seluruh titik ingin dituntaskan. Dari tiga titik, satu udah selesai. Kita ingin memiliki rezim perbatasan yang baik yang memungkinkan kedua pihak hidup dengan kondisi perbatasan yang baik,” kata Presiden SBY.
Pembicaraan soal perbatasan ini sudah berlangsung lama. Secara keseluruhan, hampir 90 persen, persoalan perbatasan kedua negara sudah tuntas dibahas. Pada Maret lalu, Presiden SBY bertemu PM Timor Leste Xanana Gusmao di Bali, juga membahas soal tiga titik perbatasan RI-Timor Leste yang belum ditentukan garis demarkasinya. Dengan disepakatinya satu dari tiga titik demarkasi dalam pertemuan bilateral Presiden SBY dan Presiden Taur Matan Ruak ini, berarti tinggal dua titik demarkasi lagi yang masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Soal perbatasan ini menjadi salah satu nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani kedua negara, setelah pertemuan biateral SBY dan Taur Matan Ruak. MoU lainnya yang turut ditandatangani adalah visa bebas untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas (visa exemption for holders of diplomatic and service passports).

Menurut Presiden SBY, pertemuan pemimpin kedua negara tadi berlangsung produktif. “Hubungan antara Timor Leste dan Indonesia berada dalam keadaan baik, kuat, dan terus berkembang. Kami memiliki tanggung jawab untuk meningkatnya di waktu-waktu yang akan datang,” Presiden SBY menjelaskan.
Kunjungan Presiden Taur Matan Ruak, lanjut SBY, sangat penting. “Kami menyepakati beberapa hal pada pertemuan tadi. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan, yaitu sektor perdagangan, investasi, perikanan, pertanian, dan transportasi atau perhubungan,” SBY menambahkan.

Volume perdagangan RI dan Timor Leste periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan sebesar 27,68 persen. Sedangkan nilai perdagangan pada periode 2011-2012 meningkat dari 221,5 juta dolar AS menjadi 258,8 juta dolar AS. “Saya merasa senang, karena BUMN-BUMN Indonesia telah melaksanakan investasi dan kegiatan usahanya di Timor Leste,” Presiden SBY menjelaskan.

Dalam pertemuan bilateral tadi juga dibahas pula hubungan antarwarga, meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. “Dengan dukungan dari Timor Leste, Indonesia akan membangun pusat kebudayaan di Dili. Ini baik bagi kedua negara, karena akan meningkatkan hubungan kedua negara dan memperkenalkan budaya satu sama lain,” ujar Presiden SBY.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Presiden ingin ada peningkatan kerja sama industri pertahanan antara RI- Timor Leste. Indonesia mendukung penuh Timor Leste menjadi anggota ASEAN. “Secara natural, segi geopolitik, dan geoekonomi, memang tepat kalau Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN,” kata SBY.

Presiden SBY juga menyambut baik kerjasama trilateral antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. “Pertemuan puncak sudah dilaksanakan di Bali, dan semoga bisa terus ditingkatkan,” SBY menyampaikan.
Nanti malam, di Istana Negara, Presiden SBY dan Ibu Ani akan menjamu Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak dan Ibu Isabel Da Costa Ferrreira dalam jamuan santap malam kenegaraan. (webpresiden/wan)

source:http://www.demokrat.or.id/2013/06/ri-timor-leste-sepakati-lagi-satu-titik-demarkasi/

Presiden SBY: Kenaikan Harga BBM adalah Pilihan Pahit yang Harus Diambil

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berada di tengah ribuan masyarakat. (websetkab)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, setelah 2 (dua) tahun pemerintah bertahan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, meskipun subsidi tersebut sangat membengkak, kali ini terpaksa dinaikkan.

“Ini pilihan yang pahit, tetapi harus kita ambil. Saya tidak ingin ekonomi kita menjadi buruk dan akhirnya menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Presiden SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Jumat (21/6).

Presiden menegaskan, jika tidak menaikkan harga BBM karena berhitung untung rugi dari segi politik, beban kita ke depan justru akan terus bertambah.

“Pengurangan subsidi BBM untuk selamatkan ekonomi, agar uang negara bisa untuk bantu rakyat tidak mampu dan membangun infrastruktur,” terang SBY.

Sebelumnya pada Kamis (20/6), Presiden SBY telah memimpin Rapat Kabinet Paripurna tentang APBN-P 2013 dan Laporan Kesiapan Pelaksanaan BLSM. Presiden menegaskan, ia ingin memastikan kesiapan distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan  program perlindungan sosial lainnya, sebelum kenaikan BBM diumumkan.

Presiden meminta masyarakat agar ikut mengawasi penyaluran BLSM, Program Keluarga Harapan, beras untuk rakyat miskin dan beasiswa untuk rakyat miskin.

“Saya sudah instruksikan jajaran Polri dibantu TNI, untuk mengamankan penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tertib dan lancar,” kata Presiden SBY dalam akun twitternya.

Menjangkau 40 Persen Penduduk

Sebelumnya dalam konperensi pers di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/6), Wakil Presiden (Wapres) Boediono menjelaskan, terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, pemerintah yelah menyiapkan program perlindungan sosial. Program ini terdiri atas pemberian Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

“Pemerintah akan melaksanakan program perlindungan sosial ini mulai bulan ini juga,” ungkap Wapres Boediono.

Ia menyebutkan, Program Raskin atau program beras miskin dimana masyarakat tidak mampu berhak membeli beras dengan harga murah. Program Raskin ini telah berjalan, namun dengan sistem berbasis kartu yang baru, Wapres berharap target penerima salah sasaran bisa dikurangi.

“Bulan ini akan kita upayakan untuk membagi 15 kg raskin per keluarga sebanyak dua kali. 15 kg pertama sudah dilakukan, 15 kg berikutnya akan dilakukan pada bulan ini juga,” kata Wapres.

Sementara tentang Bantuan Siswa Miskin yang akan diterima oleh 16.6 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dari keluarga tak mampu, menurut Wapres, pencairan program ini akan menunggu proses pendaftaran siswa baru. Sedangkan bagi yang bukan siswa baru, uangnya akan segera dicairkan. “Kira-kira pada bulan Juli atau Agustus siswa miskin sudah bisa menerima bantuan ini,” kata Wapres.

Adapun Program Keluarga Harapan yang sudah bisa berjalan dengan unit cost yang sudah disepakati dalam APBN-P 2013. “Kita akan upayakan pada bulan Juni ini sudah cair,” kata Wapres.

Sementara mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), menurut Wapres,  program ini mirip dengan skema cash transfer Bantuan Langsung Tunai di masa lalu namun dengan perbaikan mendasar dalam target sasaran. Pada 2013 ini, target sasaran disusun berdasarkan survey objektif Badan Pusat Statistik yang diperbaharui dengan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Target sasaran pemberian BLSM, kata Wapres, berada dalam satu daftar berisi 40% penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Daftar ini lengkap berisi nama dan alamat dan tidak berhubungan sama sekali dengan afiliasi politik.

Pemberian BLSM, lanjut Wapres, dilakukan sebagai upaya meredam shock atau gejolak temporer yang biasanya timbul pasca kenaikan harga BBM. Mereka yang diberi uang tersebut adalah masyarakat yang paling miskin tadi, yakni 25% dari daftar tadi yang mencakup 15,5 juta rumah tangga. “Ini sudah melebihi kategori miskin, mencakup sejumlah rumah tangga yang ada di atas Upah Minimum Regional,” kata Wapres. (websetkab/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-kenaikan-harga-bbm-adalah-pilihan-pahit-yang-diambil/

Presiden SBY Ajak Masyarakat Awasi BLSM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (websitepresiden)

Jakarta: Setelah tadi malam resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Sabtu (22/6) ini pemerintah secara serempak mendisitribusikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan terus memantau pendistribusian BLSM tersebut dan mengajak masyarakat turut mengawasi.

“Dalam sidang kabinet lalu, telah dipastikan kesiapan segala sesuatu terkait dana kompensasi untuk masyarakat tidak mampu yang terdampak kenaikan BBM tersebut. Presiden kini memantau dan menunggu laporan pelaksanaan di lapangan,” kata Juru Bicara Prsiden, Julian Aldrin Pasha, Sabtu (22/6) pagi.
Presiden SBY mengajak masyarakat turut mengawasi pendistribusian berbagai bentuk dana kompensasi kepada rumah tangga sasaran (RTS) tersebut.

“Pastikan sampai ke sasaran. Masyarakat agar mengawasi,” ujar Presiden SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, kemarin
Pendistribusian BLSM dilakukan melalui Kantor Pos. Selain BLSM, pemerintah juga menyiapkan berbagai program perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat tidak mampu yang terdampak kenaikan BBM. Program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan perlindungan sosial berupa penambahan kuota beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan beasiswa. Di luar itu, juga ada pembangunan infrastruktur dasar pedesaan.

Untuk BLSM, akan didistribusikan dalam dua tahap untuk 15,5 juta RTS dengan total dana Rp 9,3 triliun untuk empat bulan. Setiap bulan, masing-masing RTS mendapat Rp150 ribu. Untuk Raskin, penambahan bantuan selama tiga bulan dari sebelumnya 12 bulan. Sehingga, total bantuan menjadi 15 bulan.
Setiap RTS berhak mendapatkan raskin 15 kg per bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Sementara Bantuan Siswa Miskin akan diberikan per tahun menjadi Rp 450 ribu untuk siswa SD/MI, Rp 750 ribu (SMP/MTs),

dan Rp 1 juta (SMA/SMK/MA). Total penerima bantuan sebanyak 16,6 juta siswa. Selain itu ada tambahan manfaat mengurangi biaya hidup sebesar Rp 200 ribu bagi pemegang kartu perlindungan sosial.
Adapun PKH besaran bantuan ditambah dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,8 juta sesuai komposisi keluarga dengan bantuan per tiga bulan berkisar antara Rp 500 ribu – Rp2,8 juta. Total penerima 2,4 juta RTS sangat miskin.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tadi malam mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, berlaku per Sabtu (22/6) ini. BBM jenis premium yang semula Rp 4.500 seliter menjadi Rp 6.500, sedangan solar menjadi Rp 5.500 dari semula Rp 4.500.

Presiden SBY sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi ini merupakan pilihan pahit. Juga tidak populis. Tapi kebijakan tersebut diambil demi menyelamatkan perekonomian Indonesia yang terbebani subsidi yang semakin besar da tidak tepat sasaran.
“Jika saya tidak naikkan harga BBM karena berhitung untung rugi dari segi politik, beban kita ke depan justru akan terus bertambah,” Presiden menegaskan, melalui akunTwitter-nya, kemarin. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-ajak-masyarakat-awasi-blsm/

Kader Partai Demokrat Kawal BLSM dan Program Pemerintahan SBY Lainnya

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Roestanto Wahidi saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan di Desa Cikoneng Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Sabtu 22 Juni 2013. (ist) 

Jakarta: Sebagai dampak kenaikan harga BBM, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiapkan kompensasi  program untuk rakyat kecil yang siap disalurkan. Hari ini pemerintah secara serempak mendisitribusikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Mengenai kenaikan harga BBM dan kompensasi program Pemerintahan Presiden SBY, kader Partai Demokrat antara lain Roestanto Wahidi siap terjun langsung bertemu dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan.  Roestanto Wahidi akan menjelaskan soal pilihan pahit yang harus diambil Pemerintah menyelamatkan perekonomian bangsa dengan menaikkan harga BBM, sekaligus menjelaskan  segala sesuatu terkait dana kompensasi untuk masyarakat tidak mampu yang terkena dampak kenaikan BBM.

“Saya akan lebih rutin ke daerah dapil saya di Kabupan Bandung dan Bandung Barat untuk menjelaskan alasan pemerintah menaikan harga BBM. Biar masyarakat tahu bahwa hal itu adalah pilihan pahit yang harus diambil Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Saya juga akan menjelaskan segala sesuatu terkait dana kompensasi serta berbagai program perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu yang terkena dampak kenaikan BBM,” kata Roestanto Wahidi, Anggota Komisi V DPR, kepada wartawan di sela-sela peletakan batu pertama jembatan di Desa Cikoneng Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Sabtu 22 Juni 2013.

Roestanto Wahidi, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI menjelaskan, ia juga akan mengawal berbagai program Pemerintahan Presiden SBY  seperti subsidi untuk perumahan rakyat miskin,  infrastruktur pedesaaan, serta berbagai program terkait.

“Semua itu program yang harus kami kawal karena berkaitan mitra Komisi V. Karena mitra kerja kami antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat,” Roestanto menjelaskan.
Plt Ketua DPC-PD  Kabupaten Bandung Barat ini juga berharap apa yang diberikan pemerintah dalam bentuk BLSM kepada 15,5 rumah tangga sasaran (RTS), yang merupakan  keluarga miskin, bisa berjalan dengan baik.

“Program rakyat itulah yang diperjuangkan DPR saat Rapat Paripurna kemarin, agar RAPBN 2013 bisa diketuk. Sehingga apa yang dilakukan anggota DPR menyetujui RAPBN 2013 bisa bermanfaat untuk rakyat,” ujar Roestanto yang juga Pengurus DPP-PD. (rilis/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/kader-partai-demokrat-kawal-blsm-dan-program-pemerintahan-sby-lainnya/

Partai Demokrat Gelar Diskusi Terbuka Menyikapi Perubahan Iklim

Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (PPSK DPP-PD) saat menggelar Diskusi Terbuka bertema ““Positioning Partai Demokrat dalam Menyikapi Perubahan Iklim. Diskusi digelar di Kantor DPP-PD, Graha Kramat 7, Jakarta, Kamis (13/6). (iwan k)

Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (PPSK DPP-PD) menggelar Diskusi Terbuka bertema ““Positioning Partai Demokrat dalam Menyikapi Perubahan Iklim.  Diskusi digelar di Kantor DPP-PD, Graha Kramat 7, Jakarta, Kamis (13/6).

Diskusi menghadirkan pembicara Ketua PPSK DPP-PD Ulil Abshar Abdalla, Akademisi IPB DR. Andreas, dan Sekjend. Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin Diharapkan diskusi ini dapat memberikan inti sari terkait perihal perubahan iklim untuk kemudian direkomendasikan ke DPP Partai Demokrat agar diperjuangkan demi kemajuan bangsa dan negara.

Dalam makalahnya DR. Andreas mengatakan, Perubahan iklim (climate change) merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global (global warming). Terkait dampaknya bagi kesejahteraan,   pertanian menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim.

Untuk menekan dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan produksi pertanian, berbagai inovasi teknologi telah dikembangkan oleh berbagai instansi terkait. Diantaranya dengan mengembangkan teknologi meningkatkan ketersediaan pangan.

Beberapa peran teknologi dalam membantu sektor pertanian menghadapi perubahan iklim seperti menciptakan rekayasa sumberdaya genetik untuk menghasilkan bibit unggul, teknologi pengelolaan lahan dan air, biogas, bioenergi  dan lainnya.

Pembicara kedua, Iwan Nudin mengatakan, walaupun media massa di Indonesia sudah sering memberitakan, namun pentingnya menyikapi perubahan iklim belum cukup meluas di masyarakat umum. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap masalah ini relatif kurang, termasuk di dunia kampus. 

Sehingga diperlukan sosialisasi yang luas dan terus menerus, terutama kepada pemerintah daerah, dunia usaha dan kalangan terdidik, serta masyarakat umum pada akhirnya.

Ulil Abshar mengatakan, banyak hal yang diperoleh dari  kedua pemateri  . Tentu gagasan keduanya akan dikawal dan  direkomendasikan pada partai dan pemerintah. (didik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/partai-demokrat-gelar-diskusi-terbuka-menyikapi-perubahan-iklim/

Presiden SBY: Kekerasan Mengatasnamakan Agama Harus Kita Tolak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono pada pembukaan Pesta Kesenian Bali XXXV 2013 dan Pertemuan Puncak ke-2 Hindu Sedunia di Taman Budaya, Denpasar, Bali, Sabtu (15/6) malam. (websitesetkab)

Denpasar, Bali: Bangsa Indonesia harus tegas dan keras kepada siapa pun yang merusak persatuan, kerukunan, dan toleransi.

“Segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama atau identitas apa pun harus ditolak,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam sambutan pembukaan Pesta Kesenian Bali  XXXV, sekaligus Pembukaan 2nd World Hindu Summit di Taman Budaya, Denpasar, Bali, Sabtu (15/6) malam.

Tindakan merusak toleransi tersebut, lanjut Presiden, bukanlah nilai, karakter, dan jati diri Indonesia.

“Bangsa yang majemuk yang harus senantiasa menjunjung tinggi dan mengimplementasikan sasanti Bhinneka Tunggal Ika,” Presiden menambahkan.

Kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk hendaknya dilihat sebagai rahmat yang harus disyukuri. Namun kemajemukan itu juga harus dikelola dengan arif agar tidak menjadi konflik.

“Menjadi sumpah dan kewajiban kita bersama untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan toleransi di tengah keragaman yang kita miliki,” SBY menegaskan.

Pada tahun 2005, Presiden SBY melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan adat di Bali. Saat itu, Presiden menyampaikan untuk tidak perlu ada jarak dan pertentangan di antara komponen bangsa termasuk antara kaum mayoritas dan minoritas.

“Kita semua adalah keluarga besar bangsa Indonesia,” ujar SBY.

Pada bagian lain sambutannya, Presiden SBY mengingatkan kepada semua elemen bangsa tentang pentingnya melestarikan seni dan budaya Indonesia. Upaya pelestarian seni dan budaya bangsa harus digalakkan di tengah kehidupan yang semakin modern dan dunia yang dinamis serta semakin terintegrasi dalam globalisasi. (websitepresiden/dik)

source:http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-kekerasan-mengatasnamakan-agama-harus-kita-tolak/:

Kenaikan Harga BBM untuk Selamatkan Perekonomian RI

Sekretaris Kabinet Dipo Alam (webseskab)

Jakarta: Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar 1,62 miliar dollar Amerika Serikat pada April 2013.

Melalui akun twitternya @dipoalam49, Sabtu (15/6), Seskab Dipo Alam, salah satu penyebab defisit adalah kenaikan impor migas sebesar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret menjadi 3,9 miliar dolar AS pada April lalu.

“Naiknya konsumsi BBM bersubsidi ini karena tumbuhnya ekonomi yang baik tidak seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun,” papar Dipo Alam

Seskab Dipo Alam  yang saat ini menyertai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungan kerja selama empat hari di Bali menambahkan, kenaikan harga BBM diharapkan dapat menyesuaikan konsumsi BBM bersubsidi, dalam rangka menyelamatkan perekonomian yang lebih berkadilan.

Perbaiki Defisit Kembar

Sebelumnya Menteri Keuangan M. Chatib Basri menegaskan, penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat memperbaiki defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran) yang tengah terjadi, yang disebabkan oleh konsumsi BBM yang besar dan terus meningkat.

“Porsi konsumsi BBM yang besar bukan hanyauntuk  mobil motor, tapi juga banyaknya penyelundupan,” kata Chatib di Kantornya Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6).

Menurut Menteri Keuangan, disparitas harga BBM di Indonesia yang lebar menyebabkan penyelundupan tidak dapat dihindari. “Karena ada perbedaan harga ini semakin besar keinginan orang untuk nyelundupin karena profitnya makin besar,” jelasnya.

Hal tersebut berbeda jika harga BBM dinaikkan atau memperpendek disparitas harganya. Jika disparitas harga makin kecil, maka keinginan orang untuk melakukan penyelundupan juga semakin kecil. Akibatnya porsi besar konsumsi BBM yaitu dari penyelundupan akan berkurang.

“BBM kita itu kita impor. Kalau konsumsinya menurun maka impor migas akan turun. Kalau impor migas turun maka neraca perdagangan akan membaik. Kalau neraca perdagangan membaik maka tekanan pada rupiah akan menurun,” pungkasnya.

Sementara Menteri ESDM Jero Wacik saat menghadiri Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi di Nusa Dua, Bali, mengatakan pemerintah mengharapkan keputusan mengenai kompensasi bantuan langsung tunai dapat disetujui pada Rapat Paripurna DPR, Senin  17 Juni. (websetkab)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/kenaikan-harga-bbm-untuk-selamatkan-perekonomian-ri/

Nurani Presiden SBY Bersentuhan dengan Semangat Kebebasan dan Kasih Sayang

Aung San Suu Kyi, Tokoh Pergerakan Myanmar

“Rabbi Schneier, Yang Mulia Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Pemimpin yang cakap selalu penting dalam transformasi sebuah bangsa dari otoritarianisme menuju demokrasi. Di negara yang berpenduduk banyak dan tersebar dalam berbagai pulau yang beragam bentuk alam dan budayanya, 

prinsip ini tampak makin kentara. Pemimpin-pemimpin Indonesia telah menghadapi tantangan substansial dalam upaya mereformasi negara mereka dari budaya otoritarian yang didominasi militer menjadi masyarakat demokratis sesunguhnya yang juga dapat mengantarkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam hitungan dekade.

Yang Mulia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Republik Indonesia—mantan jendral tentara yang mengadopsi jalan politik sipil, tentu paham betapa susahnya memberikan dampak berarti di negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa.

Seorang negarawan lebih dari sekadar politisi yang hanya memikirkan kemenangan pemilu. Seorang negarawan, terutama dalam konteks negara berkembang yang sedang dalam proses demokratisasi, harus memiliki keberanian untuk menangani berbagai macam tantangan. Seorang negarawan dapat menyeimbangkan kebebasan dan hak-hak rakyat sipil fundamental dengan kedamaian, penegakan hukum serta kesejahteraan ekonomi.

 Presiden Yudhoyono adalah negarawan yang memiliki kualitas tersebut. Manuver yang dilakukan beliau di antara militer, negara, dan dukungan popular telah membawa kesuksesan signifikan terhadap pertumbuhan negaranya.

Karena telah berdiri tegak menghadapi tindakan-tindakan yang dapat membahayakan hak-hak rakyat, 

karena telah menunjukkan keberanian di hadapan rintangan yang sukar dilewati, karena telah melanjutkan pembangunan di atas pilar-pilar kesejahteraan, perdamaian, keadilan, dan demokrasi, maka nurani Presiden Yudhoyono bersentuhan dengan semua orang yang memiliki semangat kebebasan dan kasih sayang.

Saya sangat bahagia dapat mengucapkan selamat dengan hangat kepada Presiden Yudhoyono atas penganugerahan World Statesman Award tahun 2013 dari the Appeal of Conscience Foundation.

Dengan tulus,

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/nurani-presiden-sby-bersentuhan-dengan-semangat-kebebasan-dan-kasih-sayang/

Pemerintah Sedang Godok RUU Aparatur Sipil Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (webpresiden)

Jakarta: Pemerintah tengah mematangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara. Draft RUU tersebut dipaparkan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/5) pukul 10.30 WIB.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyampaikan hal ini seusai rapat. Pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara ini, ujar Julian, masih akan dilanjutkan dalam rapat-rapat kabinet mendatang. “Masih akan dilanjutkan atau dibahas dalam, paling tidak, dua sidang kabinet selanjutnya untuk bidang yang sama,” kata Julian.

“Pembahasan tadi masih bersifat substansi, tentang RUU Aparatur Sipil Negara, dimana ada beberapa substansi yang diusulkan oleh pemerintah perlu dimatangkan kembali sebelum nantinya disampaikan kepada DPRI-RI,” Julian menambahkan. Karena belum final, ia belum bisa memberikan penjelasan terkait draft RUU tersebut.

Hadir dalam ratas, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksanama Agus Suhartono, Wamenkeu Ani Rachmawati, dan Wamenlu Wardhana. (webpresiden/dit/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/pemerintah-sedang-godok-ruu-aparatur-sipil-negara/

Cawagub Jateng yang Didukung PD, Tandatangani MoU dengan 20 SMK Berbasis Pesantren

Suasana penandatanganan kesepakatan bersama antara Prof Dr Sudijono SA (Cawagub Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrat) dengan 20 SMK berbasis pesantren yang dilakukan di Pesantren Kordova Pati milik KH Makmun Muzaki, tokoh pesantren Jawa Tengah, Kamis (9/5). (ist)

Jepara: Prof Dr Sudijono SA, Cawagub Jawa Tengah pasangan Bibit Waluyo, yang diusung Partai Demokrat; Golkar; dan PAN, menandatangani kesepakatan bersama atau MoU dengan 20 SMK berbasis pesantren di Kudus dan Pati. Penandatanganan MoU dilakukan di Pesantren Kordova Pati milik KH Makmun Muzaki, tokoh pesantren Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut Sudijono yang maju mendampingi incumbent Bibit Waluyo sangat berharap kerjasamanya dengan SMK berbasis pesantren bisa terus berkembang dan bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang merupakan basis pesantren.

Karena, menurut Sudijono, ke depan tidak boleh ada lagi alumni Pesantren Salafiyah yang setelah selesai mesantren lantas kesulitan meneruskan ke perguruan tinggi hanya karena sertifikat kelulusan.

Sudijono berharap kerjasama ini jelas sangat menguntungkan kedua belah pihak baik untuk Universitas Negeri Semarang (Unes) ataupun untuk SMK yang berbasis pesantren. Sehingga para lulusan SMK dengan adanya kerjasama ini bisa terus meningkatkan kualitas lulusan SMK. Sementara Unes tidak kesulitan mencari lulusan SMK yang punya standar keterampilan yang akan masuk dijurusan teknik.

Hadir dalam kunjungan tersebut Caleg DPR-RI Dapil Jateng II Habib MR Syarif Hasan, Habib Ahmad Tarif yang juga tokoh Jepara,  KH Makmun Muzaki,  dan Ketua DPC Partai Demokrat Jepara,  Helmi Turmudhi  SE, MM.

Dukungan terhadap pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono memang datang dari seluruh kader Partai Demokrat. Hari ini, Jumat  (10/5), Wakil Ketua Umum III DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf Msi juga melakukan sosialisasi Pasangan  Bissa tersebut bagi para caleg di Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. (rilis/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/cawagub-jateng-yang-didukung-pd-tandatangani-mou-dengan-20-smk-berbasis-pesantren/

Tiba di Bali, Presiden SBY Disambut Gubernur Mangku Pastika

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (webpresiden)

Denpasar, Bali: Setelah menempuh penerbangan sekitar 1 jam dan 30 menit, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di Bali, Kamis (13/6) siang. Pesawat khusus kepresidenan Garuda Boeing 737-800 mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, tepat pukul 14.00 WITA atau 13.00 WIB. Presiden dan Ibu Ani langsung disambut Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Dari bandara, Presiden SBY dan Ibu Ani langsung menuju Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, tempat menginap selama berada di Bali.

Kunjungan kerja Presiden SBY kali ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Agendanya adalah membuka pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), memberikan pidato kunci pada pertemuan puncak Forum Pemimpin Redaksi media se-Indonesia, dan membuka Pesta Kesenian Bali XXXV Tahun 2013.

Menyertai Presiden dalam kunjungan ini Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Seskab Dipo Alam.

Belum lama ini Bali melakukan pemilihan gubernur, dan Made Mangku Pastika dipastikan kembali memimpin Bali selama 5 tahun ke depan.

Cuaca Bali siang ini berawan dengan temperatur 30 derajat Celcius. Perbedaan waktu dengan Jakarta adalah satu jam lebih cepat. (websitepresiden/dik)

souce: http://www.demokrat.or.id/2013/06/tiba-di-bali-presiden-sby-disambut-gubernur-mangku-pastika/

Setuju, Kemudian Menolak Kenaikan BBM, PKS Tidak Elok

Mensesneg Sudi Silalahi (antara)

Jakarta: Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pernah menyatakan setuju kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau sekarang tiba-tiba menolak, sikap tersebut dinilai sebagai tidak etis dan amat tidak elok.

Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan hal ini saat menjawab pertanyaan wartawan, sesaat sebelum Presiden SBY bertolak ke Bali, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/6) siang.

“Tidak etis dan tidak elok mengomentari hal ini, apalagi dilakukan partai politik yang ikut dalam koalisi. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya,” ujar Sudi Silalahi.

Mensesneg menegaskan bukan kapasitas dirinya untuk menanggapi apakah PKS akan dikeluarkan dari koalisi atau tidak. “Jauh sebelumnya, saya pernah mendampingi Presiden menerima Majelis Syuro PKS, didampingi oleh salah satu menteri, yakni Salim Segaf Al Jufri (Mensos), sikap mereka mendukung tapi tiba-tiba seperti ini kita juga tidak tahu,” Mensesneg menjelaskan.

Status PKS sekarang ini, Sudi menambahkan, masih belum ada perubahan. Sudi kembali menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi adalah yang paling baik dan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. “Presiden pun sudah beberapa kali mengatakan kalau ada pilihan yang lebih bagus dari itu (menaikan harga BBM), tidak mungkin Presiden akan menaikan harga BBM dan saya kira semua sudah sangat paham akan hal ini,” Sudi menegaskan.

Kebijakan mengurangi subsidi BBM ini, ujar Sudi, untuk kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan rakyat. Sudi mengajak masyarakat menelaah siapa yang selama ini menikmati BBM bersubsidi.

“Yang punya mobil banyak dan mewah kan itu yang lebih menikmati subsidi. Itu ingin kita alihkan kepada rakyat miskin dan yang lebih memerlukan,” Mensesneg menjelaskan. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/setuju-kemudian-menolak-kenaikan-bbm-pks-tidak-elok/

Presiden SBY ke Bali untuk Buka Pertemuan Menlu FEALAC

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (antara)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono bertolak menuju Bali untuk membuka pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota Forum Kerja Sama Asia Timur-Amerika Latin atau FEALAC. Presiden menggunakan pesawat khusus kepresiden Garuda Boeing 737-800 yang lepas landas dari Landasan Udara TNI-AU Halim Pedanakusuma, Jakarta, Kamis (13/6) pukul 11.30 WIB.

Di Bali, selain membuka FEALAC, Presiden SBY juga dijadwalkan menerima Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se. Kedua agenda tersebut akan berlangsung Jumat (14/6) besok. Besok pula Presiden akan menyampaikan pidato kunci pada Forum Pemimpin Redaksi se Indonesia. Sabtu (15/6) lusa, SBY akan melepas pawai sekaligus membuka Pesta Kesenian Bali XXXV Tahun 2013.

SBY dan Ibu Ani dijadwalkan berada di Bali selama empat hari.

Menyertai Presiden dalam kunjungan kerja kali ini diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Seskab Dipo Alam.(websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-ke-bali-untuk-buka-pertemuan-menlu-fealac/

SBY: Jaga Kerukunan Sosial, Jangan Remehkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (citizenjurnalism.com)

Jakarta: Menjaga kerukunan sosial, termasuk kerukunan antar dan intra agama sangat penting. Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk tidak menganggap remeh persoalan ini. Setiap konflik harus segera dituntaskan.

“Saya mengajak, marilah kita untuk tidak pernah mengganggap remeh, tidak pernah lalai, dan tidak pernah tidak peduli pada masalah ini,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat terbatas kabinet, di Kantor Presiden, Selasa (7/5) pukul 16.00 WIB.

Rapat kabinet ini memang tidak dijadwalkan sebelumnya. Presiden memandang perlu untuk mengundang anggota kabinet untuk membicarakan sejumlah isu penting yang sedang terjadi di Tanah Air. Presiden memimpin rapat ini didampingi Wapres Boediono.

Presiden SBY mengajak kompnonen bangsa untuk menjaga kerukunan sosial bangsa, apa pun agama, suku, etnis, daerah, termasuk partai politiknya. Jika terjadi benturan dan kekerasan sosial, Presiden minta segera diselesaikan secara tuntas.

“Ini menyangkut bidang politik, hukum, dan keamanan. Mari kita jaga harmoni dan kerukunan. Itu tidak akan datang dengan sendirinya, demikian juga dengan ketertiban dan keamanan masyarakat kita,” Presiden mengingatkan.

Rakyat, lanjut Kepala Negara, sudah tidak nyaman dengan terjadinya benturan sosial maupun konflik konflik antar dan intra umat beragama.

“Rakyat sudah tidak nyaman dengan terjadinya benturan sosial di negeri ini. Puluhan kali saya ingatkan untuk jangan terlambat dalam proses penyelesaiannya,” SBY menegaskan.

SBY menambahkan, ukuran selesainya masalah sosial ini adalah bukan seberapa banyak sebuah pertemuan diadakan dan seberapa sering pendekatan dilakukan.

“Itu memang wajib dilakukan, namun yang ingin kita capai adalah benar-benar tuntasnya masalah. Tidak terjadi lagi,” Presiden SBY menandaskan.

Hadir dalam rapat ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Seskab Dipo Alam, Kapolri Timur Pradopo, dan Kepala BKPM Chatib Basri. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/sby-jaga-kerukunan-sosial-jangan-remehkan/

Indonesia Harus Berkontribusi untuk Kepentingan Dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (antara)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan UUD 1945 mengamanatkan bahwa selain harus memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia juga harus berkontribusi untuk kepentingan dan kebaikan dunia.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono di dalam pesawat kepresidenan saat mendarat di tanah air setelah melakukan kunjungan kerja ke Swedia dan Amerika Serikat, Minggu.

“Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan amanah konstitusi UUD 45 disamping kita memperjuangkan kepentingan nasional kita dan itu diatas segalanya, kita juga harus berkontribusi untuk kepentingan dan kebaikan bersama dunia,” katanya.

Menurut Presiden, dalam beberapa waktu terakhir terbukti jika Indonesia tidak hanya di pinggir mengikuti apa saja yang dirumuskan di Perserikatan Bangsa Bangsa tapi sejarah telah mencatat jika Indonesia menjadi bagian dari perumusan kerjasama sedunia untuk masa depan.

Presiden merujuk pada peran Indonesia dalam merumuskan agenda pembangunan pasca2015 dimana Presiden Yudhoyono menjadi ketua bersama dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

“Dari sisi multilateral … kita berkontribusi berperan aktif untuk membangun kerjasama global di masa depan yang lebih adil dan lebih efektif,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Presiden juga meminta agar seluruh pihak membiasakan untuk mengemban tugas secara bersama demi sang merah putih untuk kepentingan bersama.

Terkait dengan kunjungan kenegaraannya ke Swedia, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa banyak yang telah dicapai dalam hal meningkatkan lagi kerjasama ekonomi di saat dunia sedang resesi saat ini.

Presiden menggarisbawahi perlunya menjaga pertumbuhan yang saat ini tergolong tinggi.

Presiden Yudhoyono dengan didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Minggu pagi pukul 07.45 wib tiba di Tanah AIr dari kunjungan kerja ke Swedia dan Amerika Serikat. (antara/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/indonesia-harus-berkontribusi-untuk-kepentingan-dunia/

Pastika Minta Semua Pihak Hormati Keputusan KPU

Made Mangku Pastika, Pemenang Pilgub Bali (ist)

Denpasar: Made Mangku Pastika yang ditetapkan KPUD Bali sebagai pemenang berdasarkan rapat pleno perolehan suara, mengajak semua pihak untuk menghormati sidang pleno KPU Bali. Gubernur Bali incumbent itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk bersama-sama membangun Bali.

“Mari kita bersama-sama hormati keputusan Sidang Pleno KPU Bali. Ini merupakan proses demokrasi yang patut kita junjung tinggi untuk membangun Bali ke depan agar lebih baik,” ujar Pastika, menanggapi hasil rapat pleno KPU Bali, Senin(27/5/2013).

Mantan Kapolda Bali itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah memberi kepercayaan kembali untuk memimpin Bali lima tahun ke depan. Apresiasi juga disampaikan Pastika kepada aparat Polri dan TNI yang bekerja keras mengamankan Pilkada Bali sehingga tetap aman dan damai.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi kepercayaan kembali untuk memimpin Bali lima tahun ke depan. Apresiasi juga saya sampaikan kepada aparat Polri dan TNI yang senantiasa bekerja keras mengamankan dan menjaga Bali tetap aman dan kondusif selama berlangsungnya pilkada tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hariadi menyampaikan, sejauh ini situasi keamanan dan ketertiban pasca rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilgub dan penetapan pemenang Pilgub Bali yang digelar di Kantor KPU Bali, berjalan aman dan terkendali.

“Semua berjalan aman dan masih terkendali. Semoga terus aman dan damai di Bali,” jelas Hariadi.

Hariadi mengaku, walau kamtibmas aman dan lancar, pihak Polda Bali akan terus melakukan pengamanan Operasi Mantap Praja Agung 2013. Menurutnya, masih ada kegiatan akhir yakni pelantikan dan perlu pengawasan ketat.

“Operasi Mantap Praja ini belum berakhir. Pihak kepolisian akan terus melakukan pengawasan, pemantauan dan antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali kemarin telah menetapkan pasangan Gubernur Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) sebagai pemenang pilgub Bali dengan total perolehan 1.063.734 suara (50,02 persen) atau unggul 996 suara atas pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang meraih 1.062.738 suara (49,98 persen). (inilah/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/pastika-minta-semua-pihak-hormati-keputusan-kpu/

Menerima Laporan BPK, SBY: Satu Rupiah pun Uang Negara Harus Kita Pertanggungjawabkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (webpresiden)

Jakarta: Jika menyangkut uang negara, satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Uang negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut saat menerima Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo dan pimpinan BPK lainnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6) pukul 14.00 WIB. Presiden didampingi Wapres Boediono. Kedatangan Hadi Purnomo untuk melaporkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012.

“Pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang sangat penting. Pengunaan keuangan negara juga sangat penting berkaitan dengan akuntabilitas. Satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan,” kata Presiden SBY.

Uang negara, lanjut Presiden, harus digunakan untuk kepentingan rakyat. “Untuk melayani rakyat kita. Mereka harus dapat manfaat setinggi-tingginya,” SBY menegaskan.

Mengenai LHP atas LKPP tahun 2012, Presiden SBY menilai hal ini sungguh penting agar semua bisa mendengarkan langsung hasil pemeriksaan atas laporan keuangan negara. “Yang sudah baik kita jaga, pertahankan, dan tingkatkan. Yang belum baik kita perbaiki. Insya Allah kualitas laporan keuangan kita akan makin baik,” Presiden SBY menambahkan.

Selain menyampaikan laporan kepada Presiden SBY, Hadi Purnomo juga memberikan Buku LHP-LKPP Tahun 2012, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat.

Mendampingi Presiden pada kesempatan ini hampir seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, 

diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendikbud Mohammad Nuh, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menhut Zulkifli Hasan, dan Menteri PU Djoko Kirmanto. Hadir pula Jaksa Agung Basrief Arife, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/menerima-laporan-bpk-sby-satu-rupiah-pun-uang-negara-harus-kita-pertanggungjawabkan/

Yang Berkomentar APBN-P Mengada-ada, Berarti Kurang Paham Tujuan Subsidi

Presiden SBY menyampaikan sambutan saat menerima Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2012 dari Ketua BPK Hadi Purnomo, di Istana Negara, Rabu (12/6) siang. (foto: intan/presidenri.go.id)

Jakarta: Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 perlu dilakukan perubahan? “Karena kalau tidak dilakukan perubahan maka defisitnya akan semakin tinggi, tidak sesuai dengan undang-undang jika melebihi 3 persen, dan ekonomi tidak sehat,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden menyampaikan hal ini menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Istana Negara, Rabu (12/6) siang. Ketika menyampaikan laporan tersebut, Hadi menjelaskan bahwa dibandingkan APBN 2011 defisit APBN-P 2012 imeningkat. “Ini perlu didengar rakyat Indonesia,” ujar Presiden SBY merespon laporan BPK.

“Yang berkomentar pemerintah dan DPR mengada-ada (melakukan perubahan APBN 2013; red) berarti tidak paham. Mengurangi subsidi itu ada tujuannya. Kita harus jadi bangsa yang rasional, tolong kita sama-sama memahami situasi untuk menyelamatkan ekonomi kita,” Presiden SBY menegaskan.

Di sisi lain, Presiden bersyukur pengunaan keuangan negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. “Tetapi saya masih melihat kita bisa lebih meningkatkan lagi, kalau semua yang dikoreksi tadi bisa diperbaiki dengan baik,” SBY menambahkan. Menurut Presiden, memperbaiki penggunaan keuangan negara harus dimulai dari hulu sehingga wilayah hilir juga akan makin baik.

Selama hampir sembilan tahun kepemimpinannya, lanjut SBY, penyimpangan penggunaan keuangan negara lebih berkonsentrasi pada empat area, yaitu pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, pajak, dan perizinan. “Kalau empat area ini ditangain bersama oleh KPK, BPK, dan BPKP, saya kira kita bisa berbuat lebih baik lagi,” Presiden menjelaskan.

Mengenai e-audit beberapa lembaga pemerintah yang belum semua bisa diakes oleh BPK, Presiden meminta BPK menyampaikan daftar satuan kerja dan instasi tersebut.

Dalam pertemuan dengan BPK tersebut, Presiden juga menjelaskan mengenai target yang belum tercapai. Presiden meminta penetapan target harus lebih realistik.

 “Selama mengelola pemerintah, saya ikut menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan mengapa target sering meleset, karena kita sering terlalu tinggi dalam menetapkan sasaran. Kalau mau realistik, mengingat pertumbuhan global terkini, maka pertumbuhan itu antara 6.1 sampai 6.2 persen. Pembicaran dengan DPR, yaitu pertumbuhan 6.3 persen, masih terlalu tinggi. Tapi daripada APBN-P ini tidak jalan maka kita bisa kompromi di 6.3 persen,” ujar Presiden SBY. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/yang-berkomentar-apbn-p-mengada-ada-berarti-kurang-paham-tujuan-subsidi/

Meski Pertumbuhan Melambat, Perekonomian Indonesia Masih Bisa Dikelola dengan Baik

Presiden SBY menyampaikan keterangan pers mengenai harga BBM, seusai rapat kabinet, di Kantor Presiden, Rabu (12/6) sore. (foto: intan/presidenri.go.id)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini mengalami pelemahan. Pertumbuhan ekonomi juga melambat, sebagaimana dialami banyak negara. Tapi secara umum perekonomian Indonesia masih bisa dikelola dengan baik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di ruang kerjanya, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6) sore.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini sedang terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Memang ada pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG), terutama dalam 45 hari terakhir. Memang ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di negeri kita, tetapi juga di tingkat global maupun regional,” Presiden SBY menjelaskan.

Perkembangan perekonomian global ini, lanjut Presiden, dipicu kebijakan pemerintah AS, yang disebut quantitative easing, dan berpengaruh pada likuiditas tingkat global. “Akhirnya berpengaruh pada perekonomian dunia,” Presiden menambahkan.

Selain itu, surat utang (obligasi) yang diterbitkan pemerintah Cina untuk membiayai infrastruktur pada Kuartal I 2013, tak terlalu disambut baik oleh pasar. Akibatnya, bursa sejumlah negara yang terpengaruh ekonomi Cina ikut terimbas, termasuk di Asia Tenggara. Beberapa indeks saham yang jatuh dua hari ini, antara lain Thailand, Filipina, dan Indonesia.

“Memang ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi, harus saya sampaikan secara jujur,” ujar Presiden SBY.

Walau demikian, SBY menyatakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak kemarin sudah bekerja keras untuk menormalisasi nilai tukar rupiah. “Tentu Bank Indonesia akan lebih pada pengelolaan situasi moneter, sedangkan pemerintah mengelola situasi fiskal,” kata SBY.

Presiden SBY yakin beberapa gejolak perekonomian ini dapat diatasi, terlebih keadaan ekonomi Indonesia sekarang lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. “Situasi perekonomian kita secara umum dalam kondisi baik. Dibanding tahun 2005 dan 2008 jauh lebih kuat, dan permasalahan yang kita hadapi, insya Allah, dapat kita kelola dengan baik,” Presiden SBY menegaskan. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/meski-pertumbuhan-melambat-perekonomian-indonesia-masih-bisa-dikelola-dengan-baik/

Presiden SBY: Jika Memikirkan Kepentingan Politik Sendiri, Saya tak Akan Menaikkan BBM

Presiden SBY menyampaikan keterangan pers mengenai harga BBM, seusai rapat kabinet, di Kantor Presiden, Rabu (12/6) sore. (foto: abror/presidenri.go.id)

Jakarta: Jika hanya memikirkan kepentingan politik sendiri, Presiden tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Saya siap menanggung risiko dan tanggung jawab atas kebijakan yang tidak populis ini daripada menyerahkan beban ke pemerintahan selanjutnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di ruang kerjanya, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6) sore.

Presiden kemudian menjelaskan tujuan dan alasan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Pertama, selama ini subsidi BBM justru banyak dinikmati oleh golongan mampu yang tak berhak. Selain itu dengan dikuranginya subsidi BBM maka akan tersedia anggaran untuk membantu rakyat miskin.

Masyarakat miskin akan mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga BBM ini. Bantuan dan proteksi sosial atau dana kompensasi, ujar Presiden SBY, secara moral wajib diberikan kepada saudara-saudara yang kurang mampu. Pemerintah saat ini telah menyiapkan beberapa bentuk kompensasi, seperti Bantuan Langsung Sementera Masyarakat (BLSM), Beras untuk Masyakarat Miskin (Raskin) yang ditambah, 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah anggarannya, beasiswa untuk murid miskin, dan lain-lain.

“Kami semua mencintai rakyat dan menyayangi rakyat. Kami mencari solusi, mencari kebijakan, semuanya adalah untuk rakyat,” Presiden menegaskan.

Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa tekanan dan dorongan untuk menaikkan harga BBM ini sudah sejak 2011, seiring naiknya harga minyak mentah dunia. Tapi pemerintah memilih cara lain. Tapi perkembangan perekonomian global saat ini, yang berdampak kepada Indonesia, sangat mempengaruhi perekonomian.

Keputusan menaikkan harga BBM telah dipertimbangkan secara matang dan dihitung secara seksama. Kebijakan pengurangan subsidi BBM ini sepenuhnya kewenangan pemerintah dan DPR sudah mengetahuinya.

“Saya tidak ingin membebani presiden yang akan datang karena harus menaikkan harga BBM padahal baru mengawali masa bakti dan tugasnya,” ujat SBY. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-jika-memikirkan-kepentingan-politik-sendiri-saya-tak-akan-menaikkan-bbm/

Kritiklah. Tapi Kalau Indonesia Baik, Jangan Lupa Sampaikan pada Dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo (kiri) meninjau kapal Rainbow Warrior di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (7/6). Presiden mendukung sepenuhnya greenpeace untuk menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati Indonesia. (ANTARA FOTO /Prasetyo Utomo)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono meninjau kapal Rainbow Warrior III di Terminal Penumpang Nusantara Pura I, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (7/6) pukul 09.00 WIB. Kapal ini adalah kapal ekspedisi milik lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan Greenpeace. Rainbow Warrior adalah kapal dengan basis teknologi ramah lingkungan. Selain Indonesia, kapal ini juga melakukan ekspedisinya ke Thailand dan Filipina.

Begitu tiba di Tanjung Priok, Presiden SBY dan Ibu Ani langsung mendapatkan penjelasan dari Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo terkait tujuan serta fungsi Rainbow Warrior. Selepas itu, Presiden dan Ibu Negara langsung naik ke kapal dan melihat-lihat fasilitas yang ada.

Presiden SBY menyampaikan agar Greenpeace sebagai mitra pemerintah tidak segan mengritik kalau ada hal-hal yang belum benar. “Berikan saran atau usulan kepada kami kalau itu baik bagi pemeliharaan lingkungan. Namun, kalau Indonesia melakukan hal-hal baik, jangan lupa juga menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk memelihara lingkungannya,” kata SBY seusai peninjauan.

Diakui oleh Presiden bahwa saat ini masih banyak yang harus diperbaiki menyangkut kondisi lingkungan di tanah air, sebagaimana tantangan yang juga dihadapi negara-negara di dunia. Namun, SBY menegaskan, komitmen Indonesia amat tinggi untuk mengurangi emisi gas karbon, memelihara hutan, mencegah deforestasi yang tidak terkendali, serta mencegah kebakaran hutan.

Salah satu langkahnya nyata Indonesia, lanjut SBY, yakni dengan menambah jangka waktu moratorium penghentian penebangan hutan primer dan lahan gambut sampai 2015.

“Ini adalah langkah nyata meskipun selalu ada tantangannya, tapi tahun demi tahun hasilnya terlihat. Saya percaya, sebagai Presiden Indonesia, 25 tahun ke depan negara kita akan makin hijau dalam arti makin baik lingkungannya karena apa yang kita lakukan sekarang ini memang serius. Saya yakin kesadaran rakyat Indonesia juga semakin tinggi untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan kita,” Presiden SBY menjelaskan.

“Bukan hanya hutan, bukan hanya udara, tetapi juga lautan kita. Kita harus menjaga biodiversity yang ada ada di negeri kita ini,” Presiden menambahkan.

Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo sendiri mengapresiasi kebijakan Indonesia untuk memperpanjang moratorium hingga dua tahun ke depan. “Kami menyambut baik keputusan pemerintah Indonesia itu dan ke depan kami berharap dapat terus menjadi mitra yang baik bagi Indonesia,” ujar Kumi Naidoo.

Greenpeace mengumumkan masyarakat umum bisa mengunjungi Rainbow Warrior mulai hari ini hingga 9 Juni. Sebelum merapat ke Jakarta, kapal ini lebih dahulu menyapa masyarakat Pupua dan Bali. Tanjung Priok adalah tujuan akhir dari kapal Greenpeace ini sekaligus menyudahi satu bulan ekspedisinya di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar dunia. Sebesar 10 persen hutan hujan dunia ada di negeri kita.

Sebelum meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok, Presiden SBY sempat menyapa penumpang KM Kelud yang tengah sandar didekat situ. Menyertai Presiden dalam peninjauan ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menhut Zulkifli Hasan, Menhub EE Mangindaan, Menteri LH Balthazar Kambuaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, dan Gubernur DKI Joko Widodo. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/kritiklah-tapi-kalau-indonesia-baik-jangan-lupa-sampaikan-pada-dunia/

MK Laporkan Siap Tangani Sengketa Pemilu 2014

Presiden SBY menerima Ketua MK Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi di Kantor Presiden, Selasa (4/6) siang. Ini merupakan pertemuan konsultasi. (foto: rusman/presidenri.go.id)

Jakarta: Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoiyono dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Hakim Konsutitusi merupakan rapat konsultasi membahas persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2014. MK siap menangani sengketa pemilu.

“Hasil pemilu, baik legislatif maupun presiden, ujungnya nanti akan dipersengketakan juga di Mahkamah Konstitusi.” kata Ketua MK Akil Mochtar dalam keterangan persnya seusai audiensi dengan Presiden SBY, di Kantor Presiden, Selasa (4/6) siang.

Dalam pembicaraan dengan Presiden, lanjut MK, dibicarakan juga kesiapan MK tersebut meliputi perangkat, anggaran, maupun kesiapan lainnya. “Kami perlu menyampaikannya kepada Presiden yang juga adalah kepala pemerintahan dan kepala negara karena secara langsung ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah,” Akil, yang sebulan lalu dilantik menjadi Ketua MK, menjelaskan.

Konsultasi dengan Presiden ini merupakan konsultasi rutin antarpimpinan lembaga negara. Dibahas pula isu-isu aktual yang menjadi perhatian khalayak. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/mk-laporkan-siap-tangani-sengketa-pemilu-2014/

Jafar Hafsah Tegaskan Caleg Partai Demokrat Harus Pahami Pancasila dan UUD 45

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPRI RI M Jafar Hafsah (antara)  

Jakarta: Menjadi anggota dewan tidak hanya memahami aturan ketatanegaraan demi mensejahterakan rakyat, melainkan harus benar-benar memahami dan mendalami kandungan Pancasila dan UUD. Seperti itulah yang dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPRI RI M Jafar Hafsah disela-sela sambutanya pada kegiatan Seminar Nasional bertemakan “Demokrasi Pancasila Dan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Konstitusi” di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (4/6).

“Saat ini MPR RI bukan lagi lembaga tinggi negara, tapi lembaga negara. Tugas MPR mesosialisasikan Pancasila, UUD. Karena itu para caleg khususnya dari Partai Demokrat harus memahami Pancasila, langkah hidup, dan tugas anggota dewan agar bisa melaksanakan kewajiban dengan baik,” Jafar menjelaskan.

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga meminta para caleg yang ingin menjadi dewan menjaga etika norma-norma. Bilamana hal itu sudah dijalankan dirinya yakin masyarakat akan simpatik terhadap apa yang telah dilakukan para caleg.

“Tentunya tidak hanya saat ini jadi caleg, melainkan setelah duduk menjadi anggota dewan juga harus diterapkan dengan baik. Selain itu lebih mengutakan kepentingan rakyat banyak ketimbang pribadi. Saya beryakinan juga bilamana hal tersebut dilakukan masyarakat juga akan terus mendukungnya,” ujar mantan Dirjen Pangan Kementrian Pertanian tersebut.

Jafar menyatakan, seminar bertujuan  agar para caleg memahami arti pentingnya Pancasila. Tidak hanya kepada caleg yang baru maju pada Pemilu 2014, tetapi juga kader Demokrat yang sudah menjadi anggota DPR.

“Kegiatan ini baru awal. Nantinya akan dilanjutkan lagi. Untuk bisa menjawab bagaimana memahami Pancasila dan UUD 45. Sekarang ini pemahaman terhadap Pancasila begitu longgar. Pancasila dilupakan, seperti ditinggal. Padahal jika pancasila dan UUD 45 ini dipahami secara benar, tentunya tidak akan terjadi gesekan antar-kelompok yang dapat memecah-belah persatuan bangsa,” ujar Jafar. (rilis/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/jafar-hafsah-tegaskan-caleg-partai-demokrat-harus-pahami-pancasila-dan-uud-45/

Atas Nama Indonesia, Presiden SBY Terima World Statesman Award 2013

Presiden SBY menerima penghargaan Negarawan Dunia dari AoCF di Hotel The Pierre, New York, AS, Kamis (30/5) malam. (foto: laily/presidenri.go.id)

New York, Amerika Serikat: Atas nama masyarakat Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 2013 World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) di Garden Foyer, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat, Kamis (30/5) malam waktu setempat atau Jumat (31/5) pagi WIB.

“Kami menganugerahkan 2013 Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dipilih secara langsung, yang diakui atas upayanya mengejar perdamaian dan membantu Indonesia berkembang menjadi masyarakat demokratis, dan melawan ekstrimisme,” kata Rabbi Arthur Schneier, pemimpin Appeal of Conscience Foundation.

“Penghargaan ini adalah pengakuan atas prestasinya dalam upaya internasional untuk memelihara perdamaian bersama dan adalah dorongan untuk meningkatkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kerja sama antar agama,” lanjut Rabbi Arthur Schneier.

Presiden SBY mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Semoga penghargaan ini memberikan momentum kepada kami untuk melanjutkan upaya dalam mempromosikan kemanusiaan dan kebaikan bersama. Semoga kerja keras masyarakat Indonesia memacu kami untuk meraih mimpi-mimpi Bapak Bangsa, sebuah masyarakat yang harmonis dalam perdamaian dan kemakmuran,” seru SBY.

Menurut Presiden, seorang negarawan bekerja untuk mengejar apa yang ia percayai kebenarannya dan bukan berdasarkan kepopuleran menurut hasil survei. “Pekerjaannya melampaui politik dalam mengambil resiko dan menghadapi tantangan,” ujar SBY.

“Kenegarawanan tidak selalu hanya dilakukan oleh perseorangan. Kenegarawanan bisa bersifat kolektif. Dan ini adalah kolektif kenegarawanan masyarakat Indonesia yang dalam perjalanannya membuat Indonesia maju dan makmur,” SBY menjelaskan.

Selain Presiden SBY, penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, PM Jerman Angela Merkel, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, dan Presiden Mikhail Gorbachev.

Usai penganugerahan penghargaan, acara dilanjutkan dengan santap malam. Hadir antara lain, Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhyono, Henry Kissinger, Ketua Komunitas Muslim New York Imam Shamsi Ali, Archbishop Khajag Barsamian, dan Rev Fred Anderson. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/atas-nama-indonesia-presiden-sby-terima-world-statesman-award-2013/

Demokrasi Indonesia adalah Proses yang Berkelanjutan

Presiden SBY menerima penghargaan Negarawan Dunia dari AoCF di Hotel The Pierre, New York, AS, Kamis (30/5) malam. (foto: laily/presidenri.go.id)

New York, Amerika Serikat: Demokrasi Indonesia tetap merupakan satu proses yang berkelanjutan. “Kebangsaan kami terus menerus diuji. Menjaga perdamaian, tata tertib, dan harmoni adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara sambil lalu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada santap malam penganugerahan World Statesman Award di Grand Ballroom, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat, Kamis (30/5) malam waktu setempat atau Jumat (31/5) pagi WIB.

Di awal transisi demokratis Indonesia 15 tahun yang lalu, Indonesia mengalami krisis multidimensional. “Keruntuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik. Kerusuhan sosial. Separatisme. Konflik komunal. Kekerasan antar-etnis. Terorisme. Situasi sedemikian parahnya sehingga Indonesia diprediksi akan menjadi Balkan yang baru, hancur berkeping-keping,” ujar SBY.

“Tetapi bangsa Indonesia dengan gigih menantang skenario kehancuran tersebut. Kami menyelesaikan permasalahan satu per satu. Kami menyelesaikan konflik separatisme di Aceh yang telah berlangsung selama 30 tahun. Kami memperbaiki hubungan dengan Timor-Leste. Kami mengembalikan stabilitas politik. Kami memperkuat institusi-institusi demokrasi kami. Kami memberlakukan hukum untuk mengakhiri diskriminasi di Indonesia,” SBY menjelaskan.

Ekonomi Indonesia yang pernah sakit telah pulih dan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan tingkat pertumbuhan tercepat kedua di Asia setelah Tiongkok. “Dan masyarakat madani yang berkembang menjadi sandaran demokrasi kami. Indonesia pun kemudian sering disebut sebagai salah satu kisah transformasi yang paling berhasil di Abad ke-21,” lanjutnya.

Namun hingga saat ini Indonesia masih tetap menghadapi sejumlah tantangan. “Kantung-kantung intoleransi tetap ada. Konflik komunal terkadang masih mudah tersulut. Sensitivitas keagamaan kadangkala menimbulkan perselisihan, dimana kelompok-kelompok masyarakat mengambil tindakan secara sepihak. Riak radikalisme masih tetap ada. Hal ini, saya yakini, bukan merupakan permasalahan yang hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi merupakan fenomena global,” terang SBY.

“Sejatinya, masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami harus terus memajukan transformasi Indonesia seraya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Bersamaan dengan kemajuan ke depan kami, kami tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun dengan mengatasnamakan agama. Kami tidak akan membiarkan penodaan tempat-tempat ibadah agama manapun atas alasan apapun. Kami akan selalu melindungi kaum minoritas dan memastikan tidak ada yang terdiskriminasi. Kami akan memastikan bahwa mereka yang melanggar hak-hak orang lain akan diganjar hukuman yang setimpal,” seru Presiden SBY.

Indonesia akan melakukan berdasarkan kemampuan untuk memastikan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan kelompok etnis, serta semua umat beragama—Muslim, Kristiani, Hindu, Budha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya—dapat hidup berdampingan dalam kebebasan dan persaudaraan,” kata SBY.

“Indonesia akan senantiasa menjadi negara dimana terdapat rumah tempat ibadah yang berlimpah. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 255.000 mesjid. Kami juga memiliki lebih dari 13.000 pura Hindu, sekitar 2.000 kuil Budha, dan lebih dari 1.300 kuil Konghucu. Dan—hal ini mungkin akan mengejutkan bagi anda—kami memiliki lebih dari 61.000 gereja di Indonesia, lebih banyak dibandingkan di Inggris Raya atau Jerman. Dan banyak dari tempat-tempat ibadah ini dapat ditemui di sepanjang jalan yang sama. Di lingkungan eksternal, Indonesia juga akan terus menjadi kekuatan bagi perdamaian dan kemajuan,” jelas Presiden SBY. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/demokrasi-indonesia-adalah-proses-yang-berkelanjutan/