MK Laporkan Siap Tangani Sengketa Pemilu 2014

Presiden SBY menerima Ketua MK Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi di Kantor Presiden, Selasa (4/6) siang. Ini merupakan pertemuan konsultasi. (foto: rusman/presidenri.go.id)

Jakarta: Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoiyono dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Hakim Konsutitusi merupakan rapat konsultasi membahas persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2014. MK siap menangani sengketa pemilu.

“Hasil pemilu, baik legislatif maupun presiden, ujungnya nanti akan dipersengketakan juga di Mahkamah Konstitusi.” kata Ketua MK Akil Mochtar dalam keterangan persnya seusai audiensi dengan Presiden SBY, di Kantor Presiden, Selasa (4/6) siang.

Dalam pembicaraan dengan Presiden, lanjut MK, dibicarakan juga kesiapan MK tersebut meliputi perangkat, anggaran, maupun kesiapan lainnya. “Kami perlu menyampaikannya kepada Presiden yang juga adalah kepala pemerintahan dan kepala negara karena secara langsung ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah,” Akil, yang sebulan lalu dilantik menjadi Ketua MK, menjelaskan.

Konsultasi dengan Presiden ini merupakan konsultasi rutin antarpimpinan lembaga negara. Dibahas pula isu-isu aktual yang menjadi perhatian khalayak. (websitepresiden/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/mk-laporkan-siap-tangani-sengketa-pemilu-2014/

Jafar Hafsah Tegaskan Caleg Partai Demokrat Harus Pahami Pancasila dan UUD 45

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPRI RI M Jafar Hafsah (antara)  

Jakarta: Menjadi anggota dewan tidak hanya memahami aturan ketatanegaraan demi mensejahterakan rakyat, melainkan harus benar-benar memahami dan mendalami kandungan Pancasila dan UUD. Seperti itulah yang dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPRI RI M Jafar Hafsah disela-sela sambutanya pada kegiatan Seminar Nasional bertemakan “Demokrasi Pancasila Dan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Konstitusi” di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (4/6).

“Saat ini MPR RI bukan lagi lembaga tinggi negara, tapi lembaga negara. Tugas MPR mesosialisasikan Pancasila, UUD. Karena itu para caleg khususnya dari Partai Demokrat harus memahami Pancasila, langkah hidup, dan tugas anggota dewan agar bisa melaksanakan kewajiban dengan baik,” Jafar menjelaskan.

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga meminta para caleg yang ingin menjadi dewan menjaga etika norma-norma. Bilamana hal itu sudah dijalankan dirinya yakin masyarakat akan simpatik terhadap apa yang telah dilakukan para caleg.

“Tentunya tidak hanya saat ini jadi caleg, melainkan setelah duduk menjadi anggota dewan juga harus diterapkan dengan baik. Selain itu lebih mengutakan kepentingan rakyat banyak ketimbang pribadi. Saya beryakinan juga bilamana hal tersebut dilakukan masyarakat juga akan terus mendukungnya,” ujar mantan Dirjen Pangan Kementrian Pertanian tersebut.

Jafar menyatakan, seminar bertujuan  agar para caleg memahami arti pentingnya Pancasila. Tidak hanya kepada caleg yang baru maju pada Pemilu 2014, tetapi juga kader Demokrat yang sudah menjadi anggota DPR.

“Kegiatan ini baru awal. Nantinya akan dilanjutkan lagi. Untuk bisa menjawab bagaimana memahami Pancasila dan UUD 45. Sekarang ini pemahaman terhadap Pancasila begitu longgar. Pancasila dilupakan, seperti ditinggal. Padahal jika pancasila dan UUD 45 ini dipahami secara benar, tentunya tidak akan terjadi gesekan antar-kelompok yang dapat memecah-belah persatuan bangsa,” ujar Jafar. (rilis/dik)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/06/jafar-hafsah-tegaskan-caleg-partai-demokrat-harus-pahami-pancasila-dan-uud-45/

Atas Nama Indonesia, Presiden SBY Terima World Statesman Award 2013

Presiden SBY menerima penghargaan Negarawan Dunia dari AoCF di Hotel The Pierre, New York, AS, Kamis (30/5) malam. (foto: laily/presidenri.go.id)

New York, Amerika Serikat: Atas nama masyarakat Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 2013 World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) di Garden Foyer, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat, Kamis (30/5) malam waktu setempat atau Jumat (31/5) pagi WIB.

“Kami menganugerahkan 2013 Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dipilih secara langsung, yang diakui atas upayanya mengejar perdamaian dan membantu Indonesia berkembang menjadi masyarakat demokratis, dan melawan ekstrimisme,” kata Rabbi Arthur Schneier, pemimpin Appeal of Conscience Foundation.

“Penghargaan ini adalah pengakuan atas prestasinya dalam upaya internasional untuk memelihara perdamaian bersama dan adalah dorongan untuk meningkatkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kerja sama antar agama,” lanjut Rabbi Arthur Schneier.

Presiden SBY mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Semoga penghargaan ini memberikan momentum kepada kami untuk melanjutkan upaya dalam mempromosikan kemanusiaan dan kebaikan bersama. Semoga kerja keras masyarakat Indonesia memacu kami untuk meraih mimpi-mimpi Bapak Bangsa, sebuah masyarakat yang harmonis dalam perdamaian dan kemakmuran,” seru SBY.

Menurut Presiden, seorang negarawan bekerja untuk mengejar apa yang ia percayai kebenarannya dan bukan berdasarkan kepopuleran menurut hasil survei. “Pekerjaannya melampaui politik dalam mengambil resiko dan menghadapi tantangan,” ujar SBY.

“Kenegarawanan tidak selalu hanya dilakukan oleh perseorangan. Kenegarawanan bisa bersifat kolektif. Dan ini adalah kolektif kenegarawanan masyarakat Indonesia yang dalam perjalanannya membuat Indonesia maju dan makmur,” SBY menjelaskan.

Selain Presiden SBY, penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, PM Jerman Angela Merkel, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, dan Presiden Mikhail Gorbachev.

Usai penganugerahan penghargaan, acara dilanjutkan dengan santap malam. Hadir antara lain, Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhyono, Henry Kissinger, Ketua Komunitas Muslim New York Imam Shamsi Ali, Archbishop Khajag Barsamian, dan Rev Fred Anderson. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/atas-nama-indonesia-presiden-sby-terima-world-statesman-award-2013/

Demokrasi Indonesia adalah Proses yang Berkelanjutan

Presiden SBY menerima penghargaan Negarawan Dunia dari AoCF di Hotel The Pierre, New York, AS, Kamis (30/5) malam. (foto: laily/presidenri.go.id)

New York, Amerika Serikat: Demokrasi Indonesia tetap merupakan satu proses yang berkelanjutan. “Kebangsaan kami terus menerus diuji. Menjaga perdamaian, tata tertib, dan harmoni adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara sambil lalu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada santap malam penganugerahan World Statesman Award di Grand Ballroom, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat, Kamis (30/5) malam waktu setempat atau Jumat (31/5) pagi WIB.

Di awal transisi demokratis Indonesia 15 tahun yang lalu, Indonesia mengalami krisis multidimensional. “Keruntuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik. Kerusuhan sosial. Separatisme. Konflik komunal. Kekerasan antar-etnis. Terorisme. Situasi sedemikian parahnya sehingga Indonesia diprediksi akan menjadi Balkan yang baru, hancur berkeping-keping,” ujar SBY.

“Tetapi bangsa Indonesia dengan gigih menantang skenario kehancuran tersebut. Kami menyelesaikan permasalahan satu per satu. Kami menyelesaikan konflik separatisme di Aceh yang telah berlangsung selama 30 tahun. Kami memperbaiki hubungan dengan Timor-Leste. Kami mengembalikan stabilitas politik. Kami memperkuat institusi-institusi demokrasi kami. Kami memberlakukan hukum untuk mengakhiri diskriminasi di Indonesia,” SBY menjelaskan.

Ekonomi Indonesia yang pernah sakit telah pulih dan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan tingkat pertumbuhan tercepat kedua di Asia setelah Tiongkok. “Dan masyarakat madani yang berkembang menjadi sandaran demokrasi kami. Indonesia pun kemudian sering disebut sebagai salah satu kisah transformasi yang paling berhasil di Abad ke-21,” lanjutnya.

Namun hingga saat ini Indonesia masih tetap menghadapi sejumlah tantangan. “Kantung-kantung intoleransi tetap ada. Konflik komunal terkadang masih mudah tersulut. Sensitivitas keagamaan kadangkala menimbulkan perselisihan, dimana kelompok-kelompok masyarakat mengambil tindakan secara sepihak. Riak radikalisme masih tetap ada. Hal ini, saya yakini, bukan merupakan permasalahan yang hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi merupakan fenomena global,” terang SBY.

“Sejatinya, masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami harus terus memajukan transformasi Indonesia seraya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Bersamaan dengan kemajuan ke depan kami, kami tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun dengan mengatasnamakan agama. Kami tidak akan membiarkan penodaan tempat-tempat ibadah agama manapun atas alasan apapun. Kami akan selalu melindungi kaum minoritas dan memastikan tidak ada yang terdiskriminasi. Kami akan memastikan bahwa mereka yang melanggar hak-hak orang lain akan diganjar hukuman yang setimpal,” seru Presiden SBY.

Indonesia akan melakukan berdasarkan kemampuan untuk memastikan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan kelompok etnis, serta semua umat beragama—Muslim, Kristiani, Hindu, Budha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya—dapat hidup berdampingan dalam kebebasan dan persaudaraan,” kata SBY.

“Indonesia akan senantiasa menjadi negara dimana terdapat rumah tempat ibadah yang berlimpah. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 255.000 mesjid. Kami juga memiliki lebih dari 13.000 pura Hindu, sekitar 2.000 kuil Budha, dan lebih dari 1.300 kuil Konghucu. Dan—hal ini mungkin akan mengejutkan bagi anda—kami memiliki lebih dari 61.000 gereja di Indonesia, lebih banyak dibandingkan di Inggris Raya atau Jerman. Dan banyak dari tempat-tempat ibadah ini dapat ditemui di sepanjang jalan yang sama. Di lingkungan eksternal, Indonesia juga akan terus menjadi kekuatan bagi perdamaian dan kemajuan,” jelas Presiden SBY. (webpresiden/wan)

source: http://www.demokrat.or.id/2013/05/demokrasi-indonesia-adalah-proses-yang-berkelanjutan/