Pemerintah Pilih Pengendalian BBM

Jakarta, Padek—Opsi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai menge­rucut. Pemerintah mulai membahas pema­tangan beberapa opsi kebijakan. Jika tidak ada halangan, keputusan kebijakan subsidi BBM akan diputuskan pekan ini.

“Tinggal akan dimatangkan lagi nanti hari Sabtu dan Minggu. Dua hari kita akan lembur ini di Cipanas. Sehingga bisa final pembahasan dan tinggal diumumkan,” jelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik ketika ditemui usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (11/4).

Jero memaparkan pema­tangan tersebut untuk mem­bahas opsi-opsi yang sudah ada, antara lain opsi pengen­dalian atau kenaikan. Dia me­ne­kankan, setiap opsi memiliki plus dan minus. Setidaknya, semua opsi cenderung me­ngakibatkan inflasi.

“Yang ditekankan oleh Pre­siden, harus tetap menjaga kelompok yang miskin itu. Mana pun opsi yang diambil akan timbul inflasi dan inflasi akan memukul saudara-sau­dara kita yang kelompok mis­kin dan hampir miskin. Itulah yang sedang dibahas dan su­dah mengerucut seka­rang. Tinggal kami diminta untuk mematangkan imple­men­tasi­nya dan persiapan sosia­lisasi­nya,” papar Jero.

Ketika ditanya penge­rucu­tan opsi subdisi BBM, Jero mengatakan kemungkinan mengarah pada opsi pengen­dalian. Opsi tersebut nantinya berkaitan pembatasan subsidi, khususnya bagi kalangan me­nengah ke atas. Subsidi bagi kalangan mampu tersebut tidak dihapus.

“Jadi orang kaya dan mam­pu tidak berhak diberikan subsidi atau subsidinya kecil. Masih ada subsidi, tapi kecil. Nah, kelompok tidak mampu masih diberikan subsidi (pe­nuh),” kata politikus Partai Demokrat itu.

Pemerintah menargetkan untuk mengurangi jumlah subsidi yang nilainya men­capai Rp 300 triliun. Subsidi tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin. “Jadi nanti dikurangi subsidi untuk orang mampu. Masak, orang kaya disubsidi banyak-banyak,” ujarnya. Soal implementasi, Jero belum bisa bicara banyak. “Itu nanti, im­plementasinya nanti. Tapi arahnya ke sana,” lanjut dia.

Menko Perekonomian Hat­ta Radjasa juga mengakui opsi mengarah pada pengen­dalian BBM. Pengendalian tersebut didukung pengawasan melalui IT (information technology). Namun, pernyataan Hatta se­dikit berbeda dengan Jero. Dia menekankan, pembatasan sub­sidi BBM yang dimaksud ada­lah hanya memberikan subsidi BBM bagi masyarakat tidak mampu.

“Intinya, mengacu pada undang-undang mengatakan bahwa subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kita bergerak dari situ,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Istana Ke­pre­si­de­nan, kemarin.

Soal opsi kenaikan harga BBM, Hatta tidak memungkiri jika opsi tersebut masih dibi­carakan meski tidak lagi domi­nan. Sebab, opsi kenaikan tersebut lebih rumit dibanding pengendalian subsidi BBM. “Lebih complicated kalau fis­kal­nya dinaikkan itu kita hi­tung. Menaikkan itu tentu tidak mungkin menaikkan tanpa ada kompensasi ban­tuan. Oleh sebab itu, sejauh ini opsi pengendalian terhadap penggunaan kendaraan-ken­daraan pribadi seperti itu yang lebih didalami lagi,” tegasnya.

Terkait opsi menggunakan BBM jenis baru sebagai alter­natif pengganti premium, Hat­ta menekankan tidak akan mengambil opsi tersebut. BBM jenis baru tersebut memang memiliki kandungan oktan lebih tinggi (RON 90), tapi setelah dianalisis opsi tersebut justru dikhawatirkan malah membikin subsidi BBM makin membengkak. Sebab, para pengguna pertamax akan ber­alih ke BBM jenis baru ter­sebut.

Soal Apindo terus men­dorong agar harga BBM segera dinaikkan, Jero Wacik menya­takan, pemerintah tidak bisa seenaknya mengikuti ke­ma­u­an pengusaha. Sebab, peme­rintah harus memikirkan dam­pak inflasi yang pasti terjadi.

“Pemerintah kan mikirnya semua, jadi nggak cuma (mi­kir) pengusaha. Kalau pengu­saha kan sudah mengusulkan agar dinaikkan sajalah Pak, Ooo nanti dulu. Kalau semua mengusulkan naikkan, nanti mereka tiarap, malah nyalahin pemerintah lagi. Tapi ya su­dahlah itu kan masa lalu. Tapi yang paling penting menjaga sektor yang kurang mampu,” tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi te­rus mendesak pemerintah menaikkan harga BBM ber­subsidi. Menurutnya, hal ter­sebut sudah terlalu mem­be­ratkan negara dari sisi keua­ngan. “Disparitas harga untuk BBM bersubsidi terlalu tinggi. Untuk itu, kami memintah pemerintah untuk naikkan harga BBM. Kalau bisa, besok naikkan saja,” ujarnya saat Munas Apindo IX di Jakarta Rabu (10/4).

Dia menegaskan, langkah tersebut menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan anggaran terus membengkak. “Kalau menggunakan konsep pelat kuning dan hitam misal­nya, itu hanya akan meng­hemat Rp 40-40 triliun. Tapi, ke­mung­kinan penyalah­gu­naan sangat besar. Padahal kalau bisa subsidi dikurangi 50 per­sen saja, subsidi otomatis ter­po­tong dari Rp 300 triliun me­n­jadi Rp 150 triliun,” je­lasnya.

Jika pemerintah benar-benar mengurangi subsidi, dia meminta pemerintah lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin.

Data Pertamina, realisasi penyaluran BBM subsidi di kuartal I  sudah mencapai 10,74 juta kiloliter atau 100,6 persen dari kuota yang dise­diakan. Penyebab dari jebol­nya kuota itu adalah penya­luran solar bersubsidi yang mencapai 3,70 juta kiloliter. Jumlah tersebut melebihi kuo­ta yang disediakan pemerintah sebesar 3,53 kiloliter. (ken/bil/jpnn)

[ Red/Administrator ]

#Source From : http://padangekspres.co.id

Anda Baru Saja Membaca Berita Tentang "Pemerintah Pilih Pengendalian BBM ". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://rudi-apriasi.blogspot.com/2013/04/pemerintah-pilih-pengendalian-bbm.html.