UN Serentak Gagal

KESALAHAN PERCETAKAN

Mendikbud gagal melaksanakan Ujian Nasional serentak di seluruh tanah air. UN pada 11 provinsi terpaksa ditunda, karena kesalahan percetakan. DPP Federasi Guru Independen Indonesia khawatir  kemungkinan terjadinya kebocoran soal UN.

JAKARTA, HALUAN — Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Moham­mad Nuh mengatakan, Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi di Indonesia Tengah terpaksa ditunda. 

Namun ia yakin penundaan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi 1,1 juta siswa di Indonesia Tengah.

Ke-11 propinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kali­mantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sula­wesi Barat, Sulawesi Selatan, Sula­wesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

M Nuh menyebut, pelaksanaan UN di Indonesia bagian tengah akan dimulai pada Kamis 18 April, Jumat 19 April, Senin 22 April, dan Selasa 23 April. Sementara di Indonesia bagian Barat dan Timur tetap sesuai jadwal.

“Pada Kamis, mata pelajaran yang diujikan tetap mata pelajaran hari Kamis. Pada Jumat, mata pelajaran yang diujikan adalah jadwal untuk hari Rabu. Sedangkan untuk yang Senin-Selasa, pindah ke minggu depan, yakni 22 dan 23 April,” kata Mendikbud di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Minggu (14/4).

Menurut M Nuh, terjadinya pergeseran jadwal itu untuk murni karena masalah teknis yang terjadi saat percetakan naskah soal.

“Kami mohon maaf dengan segala persoalan teknis yang kami hadapi untuk pelaksanaan UN. Ini murni persoalan teknis yang terjadi di percetakan,” kata M Nuh.

Naskah UN ini dicetak pada enam percetakan. Lima siap melak­sa­nakan UN. Tetapi ada satu percetakan yang masih berusaha menyelesaikan, yakni PT Galian Indonesia Printing yang mendis­tribusikan di Indonesia bagian tengah.

Menurut M Nuh, kalau jadwal ujian digeser maju, kata Nuh, pasti murid akan protes luar biasa. “Kalau jadwal UN digeser mundur, saya yakin murid-murid merasa  senang, jadi ini tidak perlu did­ramatisir,”katanya

UN, kata M Nuh, tidak seperti main bola. Misalnya seorang siswa sudah belajar mati-matian untuk ujian bahasa Indonesia pada hari senin, tidak mungkin pada hari Selasa hilang hafalannya.

Justru, kata Mendikbud, murid-murid bisa memanfaatkan penun­daan ujian ini untuk belajar lebih lama sehingga pada Kamis depan bisa mengerjakan soal-soal UN secara lebih baik.

Para pengawas dan guru juga diminta untuk mensosialisasikan kepada para siswa bahwa UN ditunda karena adanya kesalahan teknis.

Pihaknya, terang M Nuh, sudah melakukan  komunikasi ke berbagai dinas pendidikan di Indonesia Tengah bahwa UN ditunda. Secara psikologis penundaan UN ini tidak menimbulkan kerugian bagi murid.

Orang tua murid, ujar Nuh, diharap memahami penundaan UN ini. Jika ada yang menggugat tentu akan dilayani dengan baik. “Namun kami berharap adanya saling memahami dalam persoalan ini, sebab masalah ini luar biasa beratnya, “ ujarnya.

Presiden Minta Usut

Presiden Susilo Bambang Yudho­yono menginstruksikan Mendikbud Mohammad Nuh untuk segera mengatasi dan menyelidiki infor­masi keterlambatan distribusi naskah UN di 11 provinsi.

“Info keterlambatan UN di 11 Provinsi, saya telah instruksikan Mendikbud untuk segera atasi dan investigasi,” tulis Presiden di akun jejaring sosial Twitternya @SBYu­dhoyono pada Minggu malam.

Akun twitter Presiden Yudho­yono itu diluncurkan secara resmi pada Sabtu malam (13/4) dan sudah memiliki pengikut lebih dari 500 ribu dan mengunggah 14 twit.

Ganti Mendikbud

DPP Federasi Guru Independent Indonesia (FGII) menuntut presiden SBY mereshuffel Mendikbud karena telah gagal melaksanakan UN 2013 secara serentak di seluruh provinsi Indonesia .

“Sebelas provinsi tidak dapat melaksanakan UN maka dikha­watirkan kemungkinan kebocoran soal UN bisa terjadi. Padahal pesiapan pelaksanaan UN sudah setahun,” kata Sekjen FGII Iwan Hermawan dalam siaran persnya di Kota Bandung, Minggu (14/4/13).

Selain itu FGII menilai Mendik­bud telah merendahkan martabat guru dengan tidak mempercayai sebagai pelaksana UN sampai kunci tempat penyimpanan soalpun dipercayakan kepada polisi dan dosen. Padahal berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 pasal 58 disebut­kan evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik.

“UN telah di sakralkan dan overacting dengan pejagaan yang luar biasa. Kemendikbud minta bantuan ratusan ribu polisi dan angkatan laut. Padahal hasil UN hanya menentukan 60 % kelulusan siswa,” ujar Iwan.

Menurutnya siswa yang sudah lulus UN pun belum tentu lulus sekolah jika guru PKN, Agama, Olahraga dan Seni budaya tidak memberikan nilai baik. Semestinya UN tidak dilaksanakan sebelum pemerintah meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan dan akses informasi di seluruh wilayah di Indonesia sebagaimana amat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Buktinya kualitas guru hasil UKG rendah rata-rata hanya 42.70 ribu,  bangunan sekolah runtuh dan akses informasi masih sulit di seluruh wilayah Indonesia,” kata Iwan.

Harus Diblacklist

Terkait  dengan itu  peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri,  mengaskan  keter­lam­batan distribusi naskah soal UN di 11 provinsi yang disebabkan oleh kesalahan percetakan,  harus disikapi dengan tegas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjatuhkan sanksi pada perce­takan tersebut.

Febri  mengatakan bahwa percetakan yang terbukti bersalah harus masuk kategori hitam dan tidak boleh ikut tender pengadaan barang dan jasa di Kemdikbud dalam jangka waktu tertentu. Ia menilai kejadian ini sangat meru­gikan anak-anak bangsa. “Harus masuk ke daftar hitam dan tidak boleh ikut lagi. Ini harus diusut sampai tuntas dan kenapa perusa­haan ini bisa menang tender,” kata Febri, Minggu.

Sedangkan pengamat pendi­dikan, Darmaningtyas, mengatakan bahwa apabila kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan distribusi soal ada pada percetakan, maka Kemdikbud harus segera mengambil sikap dengan memberi sanksi tegas berupa pencoretan nama perusahaan tersebut untuk sementara waktu. “Diberi sanksi berupa blacklist sehingga tahun depan tidak boleh ikut lagi dalam tender Kemdikbud,” ujar Dar­maningtyas.

Senada dengan itu anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar  menyatakan,  penundaan itu  meru­pakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan UN, kata  “Seharusnya pemerintah sudah jauh hari memas­tikan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. Dengan adanya penundaan ini maka ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan UN di 11 daerah itu akan bertmbah,” kata Raihan Iskandar di Jakarta, Minggu.

Anggota DPR Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan penundaan pelaksa­naan UN dikhawatirkan akan menimbulkan biaya tambahan.  “Sejumlah guru pengawas yang sudah berada di lokasi ujian terpaksa harus menunggu lebih lama karena ujian nasional ditunda. Siapa yang menanggung biaya hidup mereka selama di lokasi? Tentunya bagi sebagian guru pengawas yang berada di lokasi sulit, tidak mungkin untuk pulang ke daerah masing-masing kemudian kembali lagi ke lokasi ujian,” katanya.

Di  kota Palu di Palu, Sulawesi Tengah  sejumlah siswa mengaku kecewa dengan pengunduran UN “Terus terang kami kecewa karena sudah mempersiapkan diri dengan baik, tiba-tiba UN belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Siska Laman­dasa, salah seorang siswa pada salah satu SMU di Kota Palu, Minggu.

Ia mengatakan rata-rata siswa telah siap mengikuti UN pada Senin (15/4). Mereka sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri baik secara jasmani maupun rohani agar ketika menghadapi ujian dapat mengisinya dengan benar.

Hal senada juga dikeluhkan Budi, seorang siswa SMK. Ia juga kecewa UN belum dapat dilak­sanakan, padahal dia sudah mem­persiapkan diri dengan matang. (h/met/dn/kcm/rol/okz)

#Source : http://harianhaluan.com

Anda Baru Saja Membaca Berita Tentang "UN Serentak Gagal". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://rudi-apriasi.blogspot.com/2013/04/un-serentak-gagal.html.