Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Buruk

PADANG, HALUAN — Tata kelola Pe­merintahan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kian memburuk. Laporan Kemi­traan Partnership for Governance Index tentang Indonesia Governance Index 2012 menempatkan Sumbar di peringkat 20 dari 33 provinsi di Indonesia. Tahun 2008,

 Sumbar berada di peringkat tiga nasional. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku tak tahu indikator survei ini dan menurutnya malah Sumbar  banyak menuai peng­hargaan.

“Hasil ini sempat menjadi perdebatan juga di internal Part­nership. Kenapa peringkat Sumbar demikian jauh merosot? Setelah diteliti kembali dan dievaluasi oleh tim independen, memang demi­kianlah keadaannya,” kata peneliti Partnership, Edi Indrizal saat memaparkan soft launching hasil penelitian tersebut di Mercure Hotel, Selasa (21/5).

Dia mengatakan penelitian dilakukan untuk empat arena yakni, pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Di empat arena itu dibuat enam variable penelitian yang meliputi partisipasi, keberadilan, akun­tabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas masing-masing arena dalam perannya di pengelolaan pemerintahan.

Hasilnya Sumbar hanya me­ngum­pulkan 5,65 poin (ukuran poin 1-10, red) sedikit di bawah angka rata-rata nasional 5,67 poin. Pada 2008 lalu, Sumbar meraih 5,98 poin dan menempati posisi tiga dari 33 provinsi yang diteliti.

Saat ini Sumbar mengalami penurunan pesat, bahkan untuk pulau Sumatera berada di posisi tiga buncit. Dibandingkan dua provinsi tetangga yang sejak lama belajar pengelolaan pemerintahan ke Sumbar, Riau dan Jambi malah jauh lebih baik. Penelitian ini merangking Jambi berada pada peringkat empat dengan 6,24 poin atau yang tertinggi di Sumatera, dan Riau di peringkat tujuh dengan 6,17 poin.

Sementara itu provinsi terbaik dalam rangking Indonesia Gover­nance Index (IGI) 2012 adalah DI Yogyakarat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Lampung.

Penurunan itu kata Edi, paling mencolok terjadi pada tiga variabel di dua arena. Yakni transparansi, partisipasi, dan keberadilan di arena pemerintah dan birokrasi. “Pene­litian ini menunjukkan semakin buruknya transparansi di pemerin­tahan dan birokrasi, meski akunta­bilitas membaik. Kedepan, penye­leng­gara pemerintahana harus lebih transparan, termasuk juga mening­katkan partisipasi, dan menge­depankan asas keberadilan. Karena penelitian kami itu yang paling buruk,” kata pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unand itu.

Dia mengatakan penelitian tersebut bukan dibuat main-main atau pesanan kelompok politik seperti yang kerap dilakukan lem­baga survei. “Penelitian ini diman­faatkan oleh UKP4,” tegasnya.

Pakar politik dan kebijakan publik dari Unversitas Andalas, Asrinaldi Asril tidak kaget dengan penurunan drastis tersebut. “Buk­tinya memang transparansi kita buruk kan. Coba anda datang ke DPRD atau kantor pemerintah minta RPJMD, apakah akan lang­sung diberi ? Anda akan diinterogasi macam-macam. Padahal dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keter­bukaan Informasi Publik, siapa pun boleh mendapatkan data itu, dan wajib diberi tahu kepada publik,” terangnya.

Cuma masalahnya lanjut Asri­naldi, kenapa selama ini pemerintah menutupi data-data semacam itu, padahal publik memang harus tahu agar program kerja pemerintah bisa dievaluasi dan dikritisi. “Karena pemerintah kan bekerja untuk publik,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi pelayanan publik yang masih buruk terutama di tingkat bawah seperti kelurahan dan kecamatan. Petugas yang tidak ramah, dan prosedur yang berbelit-belit menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi.

Asrinaldi mengatakan penelitian Partnership membuktikan Pergub No 24 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi tidak berjalan. “Ini PR untuk gubernur kita, artinya selama ini pergub itu tidak jalan,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Sum­bar Marlis mengakui masih banyak kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan di Sum­bar. Baik itu oleh political will (Eksekutif dan Legislatif) maupun birokrasi yang tugasnya men­jembatani pemerintah dengan masyarakat belum berjalan optimal.

“Memang masih banyak kekur­angan kita. Saya akan bawa hasil penelitian ini nanti sebagai mas­ukan dalam rapat-rapat kerja di DPRD. Semoga bisa melecut kita untuk berbuat lebih baik, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan itu,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yitno yang dihubungi kemarin, mengaku tidak tahu dengan pe­nelitian itu. “Indikatornya apa. Karena selama ini reformasi birokrasi di pemprov dijalankan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh. Serta mengha­silkan banyak penghargaan,” kata­nya melalui pesan singkat. (h/cw-sal)

resuurce : http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23601:tata-kelola-pemerintahan-sumbar-buruk&catid=1:haluan-padang&Itemid=70

Anda Baru Saja Membaca Berita Tentang "Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Buruk". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://rudi-apriasi.blogspot.com/2013/05/tata-kelola-pemerintahan-sumbar-buruk.html.